Pemberdayaan Masyarakat dalam Ekonomi


BAB 1

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM EKONOMI

 

  1. 1.      SEJARAH PEMBERDAYAAN

             Pemberdayaan merupakan terjemahan dari empowerment , sedang memberdayakan merupakan terjemahan dari empower. Beberapa literatur mnyebutkan bahwa konsep pemberdayaan sudah lahir sejak revolusi industri atau pada abad 16 (renaisance). Konsep pemberdayaan mulai menjadi diskursus pembangunan, ketika orang mulai mempertanyakan makna pembangunan.

 

  1. 2.      KONSEP PEMBERDAYAAN

             Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut :

  1. Bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi,
  2. Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran,
  3. Kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi manupulatif untuk memperkuat dan legitimasi,
  4. Koopotasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi, secara sistematik akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya.

                        Kondisi seperti diatas pada akhirnya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi tersebut maka harus dengan proses pemberdayaan bagi yang dikuasai (empowerment of the powerless). Berbagai pandangan mengenai pemberdayaan diantaranya yaitu :

1)      Pemberdayaan adalah penghancuran kekuasaan (power to nobod)y.

2)      Pemberdayaan adalah pembagian kekuasaan kepada setiap orang (power to everybody).

3)      Pemberdayaan adalah penguatan kepada yang lemah tanpa menghancurkan yang kuat.

Dari ketiga konsep tersebut dapat disimpulkan tiga konsep pemberdayaan yanng paling berpengaruh dilapangan yaitu : pemberdayaan konformis, pemberdayaan reformis, pemberdayaan struktural (critical paradigm).

 

           
   
 
   

Masyarakat pedesaan

 

     

Masyarakat perkotaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. ketidak berdayaan masyarakat dalam pasar uang.

Salah satu masalah yang dihadapi masyarakat lemah adalah dalam akses mencari modal. Dalam pasar uang masyarakat pedesaan, terus didorong untuk menigkatkan tabungan. Tetapi ketika mereka membutuhkan modal mereka diperlakukan diskriminatif oleh lembaga keuangan. Sehingga yang terjadi adalah aliran modal yang ke masyarakat lemah menjadi ke masyarakat yang kuat. Lembaga keuangan atas posisinya sebagai perantara, maka didalamnya berbagi resiko dengan borrowers, memberikan informasi kepada borrowers, dan menyediakan liquiditas. Dan atas masalah tersebut maka masyarakat kecil tidak bisa lagi melakukan tawar menawar dengan pihak lembaga keuangan. Tentunya dalam hal ini sudah terjadi adanya keterlibatan masalah politik maka cara penyelesaiannya pun tidak bisa hanya dengan menlakukan pendekatan ekonomi saja tetapi juga dalam bidang politik dan kebijakannya, demikian yang diungkapkan Syahrul Effendi Dosen Sosiologi Politik.

Kesimpulan konsep pemberdayaan masyarakat ini bahwa : 1. Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui salah satu pendekatan karena masalah terjadi memang pada masing-masing aspek. 2. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi tidak cukup hanya dengan pemberian modal bergulir, tetapi juga perlu ada penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, dan penguatan posisi tawarnya. 3. Pemberdayaan dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat, perlu dilakukan secara elegan tanpa menghambat dan mendiskriminasikan ekonomi kuat, untuk itu kemitraan antar usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar adalah jalan yang harus ditempuh. 4. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern, efisien. 5. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, tidak dapat dilakukan melalui pendekatan individu, melainkan dibutuhkan melalui pendekatan kelompok.

  1. 3.      PRAKTIK PEMBERDAYAAN BIDANG EKONOMI SAAT INI

Berbagai upaya pemberdayaan ekonomi maka sudah banyak kebijakan yang mengupayakan masalah tersebut seperti IDT, P3DT, PPK, PEML/LED, PDMDKE, dan PARUL. Memiliki kemiripan dengan pendekatan  seperti :

  1. Bantuan Modal

Sistem atau kebijakan yang kondusif untuk memperluas akses usaha mikro, usaha kecil dan menengah ke lembaga keuangan sudah cukup banyak seperti KUT, KKOP, KMK-BPR, KKPA PIR, KPKM, KMK-UKM,dll. Alternatifaction untuk masyarakat ini jauh lebih baik dari pada pemberian dana bergulir. Hal ini  relevan dengan tujuan pemberdayaan ekonomi rakyat yang akan menjadikan, ekonomi rakyat sebagai ekonomi yang tangguh, mandiri, berdaya saing dan modern.

  1. Bantuan Pembangunan Prasarana

Komponen terpenting dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi adalah pembangunan prasarana produksi dan pemasaran. Tersedianya prasaran pemasaran dan atau transportasi dari lokasi produksi ke pasar, akan mengurangi rantai pemasaran dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan petani dan pengusaha mikro, pengusaha kecil dan menengah.

  1. Bantuan Pendampingan

Pendampingan masyarakat tunadaya memang sangat penting. Tugas utama pendampingan ini adalah memfasilitasi proses belajar dan menjadi mediator untuk penguatan kemmitraan baik antara usaha mikro, kecil maupun menengah dengan usaha besar.

  1. Penguatan Kelembagaan

Pengelompokan atau pengorganisasian ekonomi diarahkan pada kemudahan untuk memperoleh akses modal kelembaga keuangan yang telah ada dan untuk membangun skala usaha yang ekonomis.\

;

  1. Penguatan Kemitraan Usaha

Pemberdayaan dalam bidang ekonomi adalah penguatan bersama, dimana yang besar hanya akan berkembang kalau ada yang kecil dan menengah dan yang kecil akan berkembang kalau ada yang besar dan menengah.

  1. 4.      EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PROGRAM PEMBERDAYAAN

Pada saat sekarang ini sudah banyak sekali program pemberdayaan yangdilakukan oleh banyak pihak ini indikasi bahwa pemberdayaan sebagai paradigma baru pembangunan, telah menjadi komitmen komponen bangsa. Namun untuk efektivitas dan efisiensi perlu adanya kesamaan paham mengenai konsep pemberdayaan dan juga perlu adanya kordinasi antarlembaga.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan efektifitas dan efisiensi program pemberdayaan yaitu :

Penguasaan faktor produksi

            Banyak sekali program pemberdayaan namun hampir tidak ada yang mencoba aspek penguasaan faktor-faktor produksi oleh rakyat,kalaupun ada hanya pada faktor modal tidak pada faktor lahan.  Hal ini sangat penting karena pada dasarnya penguatan ekonomi rakyat adalah penguatan kepemilikan atas faktor-faktor produksi.

Distorsi konsep

            Distorsi konsep dalam implementasi dan kebijakan adalah hal yang umum terjadi. Demikian juga dalam pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan masyarakat tanpa didukung dengan perubahan administrasi pembangunan, akan mengalami kesulitan untuk dilaksanakan.

Penguatan SDM

            Pengembangan sumber daya manusia dalam rangka pengembangan ekonomi rakyat harus mendapat penanganan yang serius. Sebab sumberdaya manusia adalah unsur paling fundamental dalam penguatan ekonomi rakyat.

Spesifik lokasi dan permasalahan

            Karena permasalahan yang dihadapi masyarakat tunadaya bersifat spesifik, baik dari aspek lokasi maupun dari aspek permasalahan maka tidak mungkin didesain program pemberdayaan yang bersifat generik.

 

Ekonomi nasional,  harapan dan kenyataan

            Bagaimana ekonomi bekerja untuk mencapai kemakmuran? ada tiga pandangan yang berlaku sejak peradaban manusia sebelum masehi hingga sekarag yaitu :   

Ekonomi pasar bebas

Aplikasi konsep ekonomi pasar bebas berjalan hingga mengambil banyak manfaat berupa kemajuan pertumbuhan ekonomi, namun tetap saja menghadapi masalah utama berupa ketimpangan kesejahteraan, pengangguran dan yang paling mengganggu setiap negara adalah menimbulkan saling ketergantungan.

Ekonomi komunis

            Konsepsi kepemilikan disandarkan pada basis pemikiran kepemilikan bersama.

Ekonomi pasal 33

            Semua arah kebijakan dan peraturan perundangan dalam praktiknya ini tergantung kepada perijinan yang diberikan pemerintah dengan berbagai persyaratan yang tidak mudah bagi rakyat kebanyakan memperolehnya.

Pengelolaan SDA

            Pemerintah mengatur segala ketentuan yang berhubungan dengan lapangan pekerjaan sebagaimana diatur dalam pasal 27 akan direalisasikan. Namun dalam keadaan demikian sipa yang dapat mengeksploitasi SDA adalah terbatas pada orang atau kelompok orang tertentu yang dapat memenuhi syarat dan modal. Sedangkan rakyat jelata akan susah mendapatperijinankarena ketiadaanya lembaga hukum yang membantu. Dan dalam hal ini yangdikhawatirkan yaitu outcome setelah sekian lama dikelola keadaan rakyat akan tetap miskin dan menimbulkan kecemburuan sosial yang dapat memicu kerusuhan-kerusuhan sosial.

Pengelolaan cabang produksi

            Cabang produksi sangat penting bagi negara dan mempengaruhi orang banyak dikuasai BUMN/BUMD swasta dalam negri bermodal dan asing. Merekalah yang mendapat berbagai bentuk perijinan dll.

 

Mencari kerangka dasar konsepsi ekonomi pasal 33

            Membangun konsepsi ekonomi tidaklah mungkin dibuat sesaat,sedangkan teori dan konsep ekonomi yang berlaku sekarang ini merupakan terbentuk sepanjang peradaban manusia itu sendiri. Tetapi setidaknya kita perlu memperbaiki praktik-praktik yang berlaku secara terus menerus yang akan membawa harapan menuju pada tatanan ekonomi baru.

Ekonomi berkeseimbangan dan berkeadilan

            Yaitu kegiatan pemakaian sumber daya secara efisien dalam menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia secara berkeseimbangan untuk mengurangi seoptimum mungkin kelemahan-kelemahan yang selama ini selalu berlaku dalam kehidupan ekonomi.

Keseimbangan equilibrium

            Keseimbangan adalah tindakan terencana dan taat asas  unutk mengatur pasar pada setiap jenis dan level industri dimana terjadi keseimbangan antara permintaan agregat dan penawaran agregat setiap waktu sehingga fluktuasi yang terjadi sangat minimum, agar terjadi stabilitas ekonomi yang terkelola.

Berkeseimbangan-balanced

            Berkeseimbangan adalah tindakan kebijakan ekonomi untuk mewujudkan pemerataan kesempatan kerja penuh pada segmen / lapisan dan distribusi pendapatan pada setiap kelompok masyarakat dalam suatu negara berdasarkan keseimbangan pasar.

Pemakaian sumberdaya secara sadar dan terencana

            Yaitu eksploitasi sumberdaya menurut rencana hingga jumlah yang diperkenankan menurut kaidah-kaidah yang diperlukan untuk mengurangi potensi konsekuensi negatifyang dapat diduga sehingga menghindari situasi boom-and-bush.

Boom and bush

            Yaitu situasi ekonomi pada saat kuat mengakibatkan pembelanjaan berlebihan melampaui kebutuhan dan kemampuan ekonomisnya, dan pada saat ekonomi lemah tak mampu bangkit dengan segera karena tidak memiliki built in stabilizer.

Built in stabilizer

            Yaitu tindakan pelaku ekonomi rumah tangga perusahaan pemerintah, pada saat ekonomi mengalami booming, mereka berhemat untuk membentuk cadangan masa datang yang kemudian akan membentuk kemampuan pelaku ekonomi untuk tetap survive pada saat ekonomi melemah.

Nilai keekonomian berkeseimbangan,

            Yaitu penyesuaian nilai keekonomian yang berlaku akibat terjadinya undervalued dan overvalued dalam kehidupan ekonomi.

Rencana pertumbuhan ekonomi

Tantangan yang dihadapi setiap negara adalah bagaiman pertumbuhan ekonomi bisa dilakukan dengan lebih stabil, pengangguran dan inflasi berkurang sambil memperkuat ekonomi pada pasar terbuka dan menghindari sikap boom-and-bush. Kebijakan pemerintah umumnya mencakup bidang fiskal, moneter dan segi penawaran.

 

  1. 5.      PERAN USAHA KECIL DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT.

Usaha kecil selain sebagai usaha memberdayakan ekonomi masyarakat juga mempunyai potensi yang sangat besar dalam meningkatkan perekonomian nasional.keuangan mikro dapat menjadi faktor kritikal dalam usaha sarana penyimpanan, pembiayaan dan asuransi yang efisien dapat membangun keberdayaan kelompok miskin dan peluang mereka untuk keluar dari kemiskinan melalui : tingkat konsumsi yang lebih pasti dan tidak befkluktuasi, mengelola resiko dengan lebih baik, secara bertahap memiliki kesempatan untuk membangun aset, mengembangkan usaha mikronya, menguatkan kapasitas perolehan pendapatanya dan dapat merasakan tingkat hidup yang lebih baik.

 

  1. 6.      EKONOMI MASYARAKAT

Merajut kebersaman dan kemandirian bangsa melalui keuangan mikro, untuk menaggulangi kemiskinan dan menggerakkan ekonomi rakyat. Bagi pengusaha mikro persoalan permodalan ternyata merupakan masalah yang utama. Usaha mikro pada saat sekarag ini 98% nya dari total unit usaha. Mengembangka usaha ini secara riil strategis yitu mereka telah memiliki ekonomi produktif, dan secara efektif mengurangi kemiskinan yang diderita oleh mereka sendiri maupun masyarakat lain.

 

  1. 7.      KRISIS EKONOMI GLOBAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA

Transmisi dampak krisis global ke perekonomian indonesia pada dasarnya melewati dua jalur yaitu jalur finansial dan alur perdagangan atau jalur makroekonomi.

 

  1. 8.      POTRET EKONOMI NASIONAL INDONESIA DAN KEMISKINAN

Kemiskinan sebagai fonemena sosial tidak hanya dialami oleh negara negara yang sedang berkembang tetapi juga terjadi dinegara yang sudah mempunyai kemapanan dibidang ekonomi. Dalam mengatasi masalah kemiskinan diperlukan kajian menyeluruh , sehingga dapat dijadikan acuan dalam rancangan program pembangunan kesejahteraan sosial yang lebih menekankan pada konsep pertolongan.  Penduduk miskin masih merupakan masalah pembangunan yang perlu diupayakan pemecahanya melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang dapat meningkatkan kemampuan ekonominya. Dalam upaya mengatasi kemiskinan pemerintah telah meluncurkan program-program pemberdayaan melalui Usaha Ekonomis Produktif (UEP) seperti Program Pemberdayaan Keluarga melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan(P2KP), dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB  II

LANDASAN DALAM PENGELOLAAN

EKONOMI MASYARAKAT

 

  1. 1.      PERUMUSAN TUJUAN EKONOMI MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING DAN BERKEADILAN

Keterpurukan perekonomian yang mengakibatkan menurunnya daya saing bangsa, kesenjangan pendapatan diantara masyarakat, dan bertambahnya pengangguran, menimbulkan dorongan dari dari berbagai pihak untuk menemukan / menetapkan adanya suatu tatanan ekonomi baruyang lebih mengandung keseimbangan dan memberi harapan. Langkah besar yang diperlukan menuju pada tatanan ekonomi baru, melalui ekonomi masyarakat yang berdaya saing dan berkeadilan. Untuk memahami pengelolaan ekonomi masyarakat yang berdaya saing dan berkeadilan dapat dijelaskan dalam kesembilan langkah tindakan sebagai berikut :

  1. Perumusan tujuan ekonomi berkeseimbangan
  2. Permodelan pertumbuhan ekonomi
  3. Penyesuaian nilai ekonomi pertanian
  4. Pembangunan infrastuktur dasar pendukung
  5. Merealisasikan money less economy
  6. Memperkuat mata uang dan kontrol devisa
  7. Memperbaiki birokrasi pemerintah
  8. Pemerataan dan percepatan peningkatan kualitas pendidikan
  9. Pengembangan telekomunikasi dan informasi bagi V layanan public dan aspekkehidipan lainnya

Sembilan langkah diatas, memang langkah besar dan berjangka waktu panjang.Tetapi yakinlah bahwa setiap langkah yang dilaksanakan akan memberikan hasil yang memadai bagi setiap pelaku ekonomi termasuk pemerintah. Karena hal tersebut berhubungan dengan 3 aspek yang menyangkut : (i) Pengaturan yang disadari siapapun berhadapan dengan bidang yang sangat luas, dalam dan kompleks ; (ii) Praktik – praktik seperti menemukan cara – cara yang benar dan jalan yang lurus dan diorientasikan pada butir pertama  -  pengaturan, apakah telah menjadi dasar sebagai jalan mencapai tujuan yang esensial / filosofis untuk kehidupan ekonomi, sementara itu good governance yang berlaku selama ini semata – mata hanya diorientasikan pada perusahaan yang listed dipasar modal.

Tatanan ekonomi itu adalah tatanan kehidupan ekonomi umat manusia yang bertujuan untuk mencapai kemuliaan dan keselamatan mengandung arti kebahagiaan berupa fasilitas tersedia bagi masyarakat seperti : sandang – pangan, papan, pendidikan, kesehatan yang dicapai dengan cara – cara dan jalan yang benar, sehingga memberikan keselamatan yang seimbang antara :

  • Diri (orang – perorang ) dengan lingkungan,
  • Lahiriah dengan batiniahnya,
  • Kepentingan jangka pendek dengan jangka panjangnya,
  • Kepentingan dunia dengan bekal kehidupan akhiratnya.

Cara – cara  yang benar menyangkut  standar – proses – aturan – hukum umum dan syariat agama yang melingkupinya. Cara yang benar adalah perumusan yang dihasilkan dari satu proses penetapan yang disepakati menurut banyak profesi yang terlibat. Sedangkan jalan yang benar  menyangkut siklus – siklus kegiatan menurut tingkat –tingkat kegiatan ekonomi yang diselenggarakan pada masing – masing kelompok masyarakat pada kapasitas yang optimum menurut kriteria keseimbangan yang menjadi dasarnya.

 Jalan yang benar berarti jalan dengan arah yang benar untuk mencapai esensi kehidupan yang dapat diperiksa dan ditelusuri untuk memastikan bahwa jalan yang dilalui itu dilakukan dengan taat asas dalam mencapai esensi tujuannya. Jalan yang benar itu selalu bermuatan “etika dan norma –norma”. Berdasarkan pada perumusan tujuan ini, kita dapat menambahkan indikator ekonomi dengan distribusi pendapatan untuk melihat tingkat pemerataan, maupun jalan yang ditempuh – good governance index dalam mencapai tujuan ekonomi.

                        Format tabel tersebut memperlihatkan kemungkinan untuk melakukan pengukuran dan evaluasi atas apa yang terjadi. Benarkah pertumbuhan pertumbuhan suatu industri disebabkan oleh efektifitas dan aplikasi kebijakan ekonomi, atau sama sekali tidak tersentuh. Format dan parameter tersebut juga dapat digunakan untuk perencanaan ekonomi lebih efektif pada tingkat – tingkat kegiatan ekonomi menurut kondisi dan scenario pengalihan tingkat kegiatan. Pendidikan/ pelatihan yang sesuai dan dukungan infrstruktur yang diperlukan untuk itu.

Keseimbangan antara lahiriah dengan batiniah   

                        Banyak  kasus – kasus corporate fraud terjadi di Amerika, Eropa dan Jepang hanya diakibatkan oleh kerakusan dan kepanikan karena takut kehilangan peringkat perusahaan dalam ekonomi persaingan pasar bebas dunia. Keseimbangan antara lahiriah dengan batiniah dibutuhkan karena (i) tidak ada kemakmuran lahiriah yang tidak dirasakan oleh batiniahnya psychologisnya; (ii) kerusakan moral secara lahiriah sepanjang sejarah kehidupan manusia hanya oleh satu sebab yaitu masalah ekonomi; (iii) strategi budaya dalam pembangunan ekonomi diperlukan untuk memastikan terjadi keselarasan dengan struktur nilai yang berlaku agar menjadi pendorong pertumbuhan. Untuk itu dibutuhkan program pendidikan dan pelatihan yang baik dan terukur.

                        Level pendidikan dan pelatihan yang baik dan terukur akan merubah moral dan produktivitas yang akhirnya merubah tatanan kehidupan kehidupan manusia. Oleh karena itu, apa yang ada pada contoh tabel 1, harus ditambahkan dengan tujuan keseimbangan ini. Apakah jumlah pelatihan dan pendidikan keagamaan, moral kebangsaan atau moral kerja dapat dijadikan indikator.

Keseimbangan diri keluarga dengan lingkungan profesi usahanya

                        Suatu keluarga berperan mempertahankan moral agama dan kepentingan keluarganya untuk mencapai kemuliaan dan keselamatan dari waktu ke waktu, dan satu generasi kepada generasi lainnya. Tabel diatas dapat pula mengkuantifikikasi pengaruh pendidikan hubungannya dengan kesejateraan ekonomi.

Keseimbangan antara Lingkungan usaha dengan lingkungan alaminya

                        Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pemanasan global telah menjadi konsekuensi bagi  kehidupan manusia. Apabila pemulihan kondisi bumi harus dilakukan, maka biaya pemulihan bisa jadi lebih tinggi dari harga relative suatu barang yang dihasilkan (yosef Stiglizt).

Keseimbangan antara lingkungan usaha dan lingungan Negara

                        Secara factual tidak ada kehidupan ekonomi yang tidak diatur oleh kebijakan dan berbagai peraturan pemerintah, dalam hal ini pemerintah berperan sebagai regulator. Pada sisi lain, pemerintah bertindak sebagai institusi ekonomi, bukan hanya penarik pajak, retribusi atau biaya-biaya atas hak-hak penyelenggaraan, akan tetapi bertindak juga untuk mempertahankan kondisi dan mengendalikan situasi moneter. Kesemua kebijakan dan peraturan itu, kondisi di lapangan semuanya dibentuk dan berlaku melalui mekanisme pasar. Pasar bereaksi untuk kepentingan masing-masing pemain. Kekuatan pasar umumnya ditentukan oleh pemain-pemain besar. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakkan hukum bagi suatu negara serta memastikan bagaimana kehidupan berbangsa bernegara berjalan. Kesemuuanya itu umumnya diukur oleh pertumbuhan dan tingkat resiko.

Keseimbangan dalam lingkungan pergaulan internasional

                        Kerentanan dampak pasar bebas dalam situasi yang semakin lama semakin tinggi saling ketergantungan pada sector riil akan mengurangi fungsi dan kegiatan ekonomi tertentu. Hal ini berarti kehilangan lapangan kerja yang ada, tergantikan oleh lapaangan kerja baru dengan tingkat ekonomi lebih tinggi, meninggalkan tambahan pengangguran karena jumlah orang jauh lebih sedikit dengan keterampilan lebih tinggi sebagai penerapan alas an efisiensi dan produktifitas. Pada industry keuangan, berapa besar devisa dan neraca pembayaran harus di korbankan demi stabilitas moneter dan seberapa besar dunia usaha harus mengorbankan sumber daya hanya untuk memagari risiko moneter.

                        Dalam keadaan demikian, setiap Negara mengukurnya dengan neraca pembayaran dalam fluktuasi perdagangan internasional. Contoh tabel 4 adalah bentuk analisis perdagangan dan dampaknya pada setiap industri dan setiap kelompok masyarakat.  Keseimbangan dengan lingkungan agama

            Manusia pada hakekatnya mahluk yang diciptakan oleh tuhan YME. Untuk melaksanakan ajaran yang ditetapkan oleh agamanya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat.

Keseimbangan kepentingan jangka pendek dan jangka panjang

                        Kita dapat melihat bahwa semua kejadian dalam kehidupan umat manusia dibutuhkan keseimbangan. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang yang berujung hanya pada kepentingan jangka pendek dan jangka panjang –  perusahaan – rumah tangga – Negara. Tidak terkecuali, bukan hanya Negara berkembang tetapi juga Negara-negara maju.

Persyaratan ekonomi masyarakat

                        Gagasan pembangunan ekonomi masyarakat yang berdaya saing dan berkeadilan, yaitu untuk merubah praktik-praktik ekonomi yang bekerja dengan penyederhanaan pendekatan dan angka-angka statistic yang tidak auditable. Ilmu ekonomi memang mampu menjelaskan masalah-masalah kompleks yang terkandung di dlamnya. Namun, dari berbagai pengalaman krisis ekonomi yang terjadi di berbagai Negara, kitapun segera merasakan ketidak cukupan informasi dan data yang dapat menjelaskan, menerangkan dan mengambil tindakan secara lebih tajam. Dalam keadaan pertumbuhan ekonomi yang baguspun, ternyata kita melihat pula bagian-bagian yang ada di dalamnya, tetapi tetap tidak tersentuh dengan memadai dan menjadikan bagian ekonomi yang tertinggal, seperti masalah penanganan pengangguran. Walaupun laporan dan pernyataan tentang keadaan pertumbuhan ekonomi disebutkan sebagai sangat bagus, kitapun mengetahui bahwa hal berbeda dengan pengertiannya manakala dihubungkan dengan income distribution. Oleh karena itu, dibutuhkan data center untuk bidang makro dan mikro ekonomi. System informasi terintegrasi termasuk kepentingan bagi administrasi pemerintahan yang umumnya telah tersedia aplikasi-aplikasi yang dilengkapi dengan alat-alat analisis ekonomi di pasar. Membangun data center dan system informasi membutuhkan : (1) Membangun system informasi kependudukan dengan single ID, (2) Membangun system informasi penyelenggaraan pemerintah sehubungan dengan peran dan fungsi setiap kementrian, (3) membangun system akuntansi keuangan pertanggung jawaban, yang juga mencakup segala sumber daya ekonomi yang dikuasai pemerintah, (4) Mengintegrasikan system informasi tersebut dalam suatu system pusat, (5) Usaha telekomunikasi dan informasi dasar populasi ini dibangun oleh pihak swasta yang ahli di bidangnya, (6) system informasi tersebut dibangun dengan kolaborasi missal, dan (7) simplifikasi peraturan perundang-undangan. Dengan ke tujuh langkah itu, pemerintah, perusahaan dan rumah tangga berada dalam satu arah menuju salah satu faktor dan kondisi pertumbuhan ekonomi yang lebih berkeseimbangan. Hanya dengan cara ini audit terhadap kebijakan ekonomi dapat dilakukan.

  1. 2.      PEMODELAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Dalam suatu pengelolaan pelaksanaan rencana, dibutuhkan buy-in dan seluruh pelaku ekonomi, individu atau rumah tangga – perusahaan – pemerintah, pada semua level untuk tingkat-tingkat kegiatan ekonomi pada masing-masing jenis industri. Semakin kuat buy-in nsemakin baik secara mental untuk melakukannya.

Contoh-contoh dan rujukan-rujukan hasil pemodelan tentang bagaimana pengalihan atau pergeseran kegiatan ekonomi perlu disiapkan terlebih dahulu. Penyebaran informasi tentang contoh dan rujukan sangat penting agar setiap kelompok masyarakat pada semua level untuk tingkat-tingkat kegiatan ekonomi pada masing-masing jenis industri dapat melihat manfaat dan rencana pergeseran tingkatan kegiatan ekonomi itu.

Kesiapan untuk melaksanakan rencana pertumbuhan ekonomi terdiri dari : (1) Tindakan untuk mengkombinasikan sumber daya secara optimum dan seimbang, (2) Tindakan untuk melakukan konsolidasi kelembangaan pemerintah, perusahaan, lembaga-lembaga pelatihan dan latihan lembaga swadaya masyarakat, (3) Konsolidasi usaha dalam kerangka struktur industri yang direncanakan, dan (4) Pemodelan yang disediakan mendahului pelaksanaan rencana pertumbuhan.

Dukungan dan kementrian yang membawahi bidang industri, mengkoordinasikannya dengan lembaga-lembaga pendidikan dan latihan dan LSM. Jika unsur-unsur tersebut telah tersedia secara keseluruhan maka dikatakan suatu kelompok siap mentransformasikan dirinya.

  1. 3.      PENYESUAIAN NILAI EKONOMI

Penyesuaian nilai ekonomi pertanian dapat dilakukan dengan retribusi kekayaanmelalui hand land reform. Land reform ini hanya dapat dilakukan jika menyelaraskan hukum materialistic dengan hukum adat dan hukum agama. Selain itu, perlu membuat inisiatif untuk membentuk badan petani mandiri agar praktik perdagangan yang biasa merugikan posisi tawar petani dapat dieliminir melalui pembentukan badan ini.

  1. 4.      PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR

Pembangunan infrastruktur dasar pendukung pada setiap Negara pada umumnya dilakukan besar-besaran saat ekonomi mengalami tekanan depresi. Karena tidak ada hubungannya dengan tujuan pertumbuhan ekonomi yang berkeseimbangan. Tidak ada kebijakan yang menyokong daur ulang bagi pemulung, tidak ada kebijakan yang menyokong menaikan posisi tawar nelayan atau petani garam, tidak ada sokongan untuk mengintegrasikan industri akar rumput dengan industri lainnya.

  1. 5.      MEREALISASIKAN MONEY LESS ECONOMY

Semua perubahan ekonomi membutuhkan pengerahan modal yang besar. Akan tetapi, bagaimana menyiasati pendanaan yang paling optimum terhadap berjalannya program dangan beban yang paling ekonomis. Money less economy dapat mendorong pencapaian seperti ini.

Memilih salah satu bank, misalnya BRI yang memiliki banyak cabang hingga di unit desa yang biasanya digunakan untuk menyalurkan kredit pertanian bersubsidi, dapat diminta untuk menjalankan moneyless economy, dimana setiap pelaku ekonomi pada suatu mata rantai penyediaan supply chain untuk produk pertanian dicakup oleh bank.

  1. 6.      MEMPERKUAT MATA UANG DAN KONTROL DEVISA

Tindakan memperkuat nilai uang dengan mencakup (1) Tindakan-tindakan peningkatan kualitas pengelolaan devisa dan pertukaran mata uang asing serta (2) Upaya menjadikan mata uang sebagai modal yang dominan dalam struktur keuangan pada setiap industry di Indonesia. (3) Peningkatan kualitas tenaga kerja yang ditangani end-to-end dan keberangkatan hingga kembali ke daerah yang dijamin pula dengan asuransi, akan meningkatkan devisa tanpa resiko (4) menghimpun cadangan mas untuk menopang nilai rupiah baik dan bagi hasil yang menjadi hak pemerintah maupun penambangan rakyat yang untuk sementara di legalkan, hingga lapangan kerja terbuka lebih luas bagi mereka.

Pengelolaan devisa melalui pengawasan administrative secara langsung atas arus keluar masuknya valas secara real time termasuk transaksi valas dengan elektronik dan monetary risk management bagi bank-bank devisa yang ditunjuk khusus menangani impor/ekspor wajib dilakukan. Disamping itu, diperlukan (1) pembatasan dengan syarat-syarat pertahapan status menjadi pentahapan bank devisa, (2) pembatasan terhadap bank untuk melakukan transaksi valuta asing, (3) menjaga ratio kesehatan transaksi valuta asing dan rupiah.

  1. 7.      MEMPERBAIKI BIROKRASI PEMERINTAH

Memperbaiki birokrasi pemerintah suatu Negara mencakup perbaikan dan pemerkayaan prinsip akuntansi pemerintah yang tidak terbatas pada praktik anggaran pendapatan dan belanja Negara seperti saat ini berlaku, akan tetapi harus menjangkau seluruh sumber daya ekonomi temasuk di dalamnya adalah potensi sumber daya alam dan segala kekayaan yang berada dalam penguasaan pemerintah termasuk pemulihan alam akibat eksploitasi, dan praktik akuntansi.

Pemerintah juga harus pula membuka kemungkinan dilakukannya pengukuran, pelaporan dan audit atas kebijakan ekonomi. Dibalik itu terdapat pekerjaan besar untuk menyederhanakan administrasi kependudukan dan layanan public, serta penyederhanaan peraturan perundang-undangan dan perizinan usaha.

  1. 8.      PEMERATAAN DAN PERCEPATAN PENINGKATAN PENDIDIKAN

Pemerataan pendidikan dan percepatan peningkatan kualitas dapat dilakukan melalui dukungan telekomunikasi dan informasi. Pada perguruan tinggi, pemerintah dapat mendorong sekolah berafiliasi dengan sekolah-sekolah internasional sesuai dengan keunggulan competitive masing-masing melalui distance learning dengan menggunakan standar mereka.

Kedua pekerjaan besar itu harus diikuti dengan perbaikan kurikulum integratif, berkualitas dan berkeseimbangan sehingga dapat diharapkan mendekati kualitas standar international untuk memenuhi kebutuhan suasana globalisasi. berkeseimbangan dalam pendidikan, selain menentukan keterampilan, akan tetapi juga moral yang menunjukkan budaya bangsa, budaya agama yang seimbang dengan budaya kerja, sehingga dihargai dalam pergaulan internasional.

  1. 9.      PENGEMBANGAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI BAGI PELAYANAN PUBLIK DAN ASPEK KEHIDUPAN LAINNYA

Usaha telekomunikasi dan informasi dasar populasi untuk semua aspek kehidupan seperti layanan public, penyelenggaraan fungsi kementrian dan pemerintah, bidang pendidikan dan keamanan, bahkan pemilihan umum sekalipun. Pengembangan usaha telekomunikasi dan informasi bagi publik yakni  penyediaan transmisi dan peningkatan kualitas layanan serta perluasan jangkauan layanan dan akses masyarakat untuk memperoleh layanan yang sama yang mencakup  (1) Layanan pada daerah komersil (2) layanan pada daerah terpencil, border dan layanan telekomunikasi untuk kepentingan umum seperti layanan pendidikan, kesehatan, bencana alam, dan keamanan, (3) layanan pemerintah kepada public, (4) layanan perusahaan ke perusahaan pelanggan, (5) layanan akuntansi pemerintah dan data center untuk keperluan public, (6) teknologi informasi bagi setiap rumah tangga melalui technologi televisi akan memungkinkan konvergensi televisi dan telekomunikasi bagi layanan internet maupun voip.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB  III

KEGAGALAN SISTEM PEREKONOMIAN

  1. 1.      BELAJAR DARI KEGAGALAN DN PENGALAMAN BEBERAPA NEGARA

Suatu Negara tidak mungkin bias berdiri sendiri, dengan adanya faktor saling membutuhkan itulah tercipta hubungan bilateral maupun multilateral antar Negara. Kebiasaan yang terjadi adalah setiap Negara memandang Negara lain dengan ukuran kinerja perekonomiannya, jika kuat maka Negara tersebut akan disegani, jika tidak maka akan dijadikan sasaran empuk untuk penjajahan. Pertanyaannya kini apakah Indonesia sudah siap menjadi bagian dari perekonomian dunia?

Mengkaji kondisi ekonomi Indonesia era ’97 yang segera berakhir, tidak lepas dari gejolak moneter yang melanda kawasan ASEAN, pertumbuhan pendapatan nasional riil enam tahun terakhir (1991-1996) menunjuk angka rata-rata diatas 7,5 persen per tahun.

Secara detail kajian ekonomi makro, Indonesia menghadapi tiak kurang dari sepuluh kelemahan, soal deficit neraca yang semakin besar, DSR yang terus meningkat, depresiasi rupiah yang berlanjut, utang luar negeri yang makin besar, masalah perbankkan yang makin tak sehat, inflasi, masalah ekonomi biaya tinggi, measalah pengangguran, dan kesenjangan social.

Sebetulnya pertumbuhan ekonomi selama tahun ’91 hingga ’97 mengalami peningkatan yang tinggi, hanya saja pertumbuhan ini tidak merata. Sektor industri dan jasa yang pertumbuhannya paling tinggi. Inflasi di tahun 1997 merupakan dampak depresiasi rupiah dan didorong oleh kenaikan biaya produksi.

Depresiasi rupiah yang tidak terkendali sejak 11 juli 1997, hingga melampaui angka Rp. 3.000 per US$ 1 pada agustus 1997 dan Rp. 5.000 pada minggu ke 3 bulan desember. Gagalnya roadshow menteri keuangan dan kadin untuk menunda pembayaran hutang swasta berdampak pada depresiasi rupiah yang berkelanjutan, karena cadangan devisa habis untuk membayar hutang tersebut. 

Kredit macet Rp. 11,264 Miliar dengan rincian: Bank pemerintah Rp. 7.970 M, Bank swasta Rp. 2.190 M, Bank pembangunan daerah Rp. 552 M, Bank asing Rp. 552 M. Besarnya nilai kredit macet tahun 1997 berpotensi akan lebih besar, karena besarnya alokasi kredit sector property yang mencapai Rp. 72,265 Miliar. Alhasil ekonomi kita pada tahun 1997 dapt di simpulkan seperti berikut: (1) Pertumbuhan ekonomi dipacu melebihi kapasitas tabungan dalam negeri, utang pemerintah dan swasta tergantung pada capital inflow. (2) Bagian terbesar cadangan devisa yang mencapai US$ 21 miliar bersumber dari pinjaman luar (3) Utang luar negeri mencapai US$117,3 miliar (4) Depresiasi rupiah berlanjut yang berdampak pada terjadinya inflasi (5) Kelambanan peningkatan ekspor nonmigas menjadikan ketergantungan industri komoditas ekspor terhadap impor bahan baku yang besar (6) Peningkatan debt service tanpa diimbangi kenaikan total ekspor (7) perkembangan devisit neraca berjalan dan berlanjut yang berdampak pada kondisi yang semakin memburuk (8) kredit bermasalah karena kredit macet (9) krisis moneter yang terjadi akibat depresiasi rupiah (10) menghadapi tekanan yang lebih untuk belanja rutin dan beban pembayaran angsuran pokok dan bunga hutang.

  1. 2.      BELAJAR DAN BERUBAH DENGAN KEGAGALAN

Dengan kegagalan dalam perekonomian, khususnya di bidang perbankan, Indonesia belajar untuk memperbaiki system perekonomian dan perbankan yang ternyata memang sudah bobrok. Beberapa bank mengalami perubahan dan perombakan kea rah perbaikan, beberapa perusahaan Negara dan swasta dilebur, direstrukturisasi untuk mengalami perbaikan kinerja.

Langkah pertama yang harus di lakukan adalah menyadari bahwa kita sedang mengalami kegagalan. Tanpa kesadaran ini kita tidak bias berlanjut ke arah perbaikan selanjutnya. Biasanya, banyak tanda-tanda yang menyertai datangnya kegagalan, seperti hasil penilaian kinerja yang buruk, masalah komunikasi antar departemen, arus kas yang terhambat, menurutnya keuntungan, ataupun berkurangnya pelanggan secara drastic dalam kurun waktu tetentu.  Ada beberapa proses yang harus dilakukan untuk belajar dari kegagalan, yakni (1) proses evaluasi (2) koreksi dan perubahan (3) konsolidasi (4) perencanaan.

Proses evaluasi bias dilakukan dengan mengurutkan bagaimana kejadian tersebut dan mencari kegagalan yang terjadi, apakah faktor kegagalan berasal dari dalam atau dari luar. Setelah mendapatkan hasil evaluasi, kita dapat melakukan koreksi dan perubahan agar hasil tersebut dapat digunakan untuk menanggulangi kegagalan. Selanjutnya adalah konsolidasi, konsolidasi ini dapat dilakukan dengan orang-orang di dalam maupun di luar untuk mengumpulkan sumber daya yang diperlukan dan menyusun strategi sukses. Tahap selanjutnya adalah perencanaan Perencanaan yang telah disusun harus segera dilaksanakan, karena perencanaan yang tidak diaplikasikan maka tak ada nilai tambahnya. Maka, setelah perencanaan dilakukan harus disertai dengan aksi, barulah setelah itu kita dapat memetik hasilnya.

  1. 3.      KRISIS EKONOMI GLOBAL : KEGAGALAN SISTEM KAPITALIS
  2. Krisis Finansial Global

Krisis financial global ini terjadi bermula dari kredit pemilikan rumah yang diberlakukan oleh pemerintah Amerika melalui bank-bank yang ada, terjadilah kondisi dimana kredit tersebut macet dan perbankan amerika bingung kehabisan dolar. Mereka menarik seluruh dolah di dunia untukmenjaga kestabilan perekonomian AS. Akibatnya harga mata uang dolar terhadap mata uang lain menjadi lebih tinggi. Dampak krisis ini sebetulnya tidak terlalu besar terhadap Indonesia, karna intervensi yang dilakukan pemerintah pada sector export impor menyebabkan kondisi tersebut terkendali. Yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia agar mampu menjaga kestabilan ekonominya yaitu, optimis, pertahankan angka rupiah, optimalkan APBN, usahakan kemandirian nasional, perkokoh kemitraan, hentikan ego sektoral, politik non partisan dan perkuat komunikasi.

  1. Kegagalan Ekonomi dan Bangsa Dibawah Naungan IMF

Ketika  krisis terjadi, bangsa ini harus di bawah payung IMF dan Bank dunia untuk keluar dari krisis ekonomi global yang menjadikan Indonesia dianggap tidak akan mampu tanpa bantuan IMF atau Bank dunia. Kepatuhan Indonesia terhadap saran yang diberikan IMF, menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang paling lambat pemulihannya se- Asia tenggara setelah krisis moneter.

  1. Kegagalan Indonesia Menjadi Negara Besar di Asia

Pada pertengahan tahun 1960-an GNP perkapita Indonesia, Malaysia, Thailand, Taiwan dan China nyaris sama, yaitu kurang dari US$100 per kapita, namun setelah 40 tahun lebih, GNP perkapita Negara-negara tersebut pada tahun 2004 mencapai : Indonesia US$ 1.000, Malaysia US$ 4.520, Korea selatan US$ 14.000, Thailand US$ 2.490, Taiwan US$ 14.590 dan China US$ 1.500. selain ketinggalan dalam hal pendapatan, Indonesia juga merupakan salah satu Negara yang memiliki distribusi pendapatan yang paling timpang, stok hutang yang besar dan memiliki landasan structural yang rapuh. Kegagalan penting lainnya adalah mengundang IMF untuk menyelesaikan krisis yang terjadi pada Oktober 1997, yang ternyata malah menjadikan krisis tersebut lebih parah. Awalnya, tanpa campur tangan IMF pertumbuhan ekonomi diantara -2% hingga 0% pada tahun 1998, keterlibatan IMF mengakibatkan ekonomi Indonesia anjlok luar biasa hingga mencapai -12,8%.

  1. Konglomerasi dengan berbagai kelemahannya

Kata konglomerat sering diidentifikasikan sebagai peleku ekonomi yang tidak baik. Lalu, mengapa konglomerat dipandang merisaukan dan berkonotasi negative di sebagian benak masyarakat? Hal ini tidak lain karena beberapa karakteristik konglomerat dipandang tidak etis dan merugikan masyarakat luas, karakteristik itu antara lain (a) sangant menggantungkan pada proteksi dan fasilitas pemerintah (b) matarantai dari bagian (a) tersebut cenderung terjadinya praktek KKN (c) sangat mengandalkan pasar dalam negeri (d) dengan adanya proteksi dan fasilitas, sering menjadikan unit usaha cenderung monopolistic atau oligopolistic. Data consult mencatat peran konglomerat terhadap PDB, tahun 1980-an masih sekitar 20%, tahun 1990 35%, tahun 1994 mencapai 58%.

  1. Penyerapan Tenaga Kerja

Berbagai kalangan mengemukakan penyerapan angkatan kerja di Indonesia tidak optimal, bila dilihat dari data BPS februari 2007, angka pengangguran mencapai 9,75%

No.

Periode Januari- Agustus

2006

2007

1

PMA

3,936 Miliar US$

8,139 US$

2

Penyerapan tenaga kerja

164.909 Orang

130.725 Orang

3

Nilai Ekspor Indonesia

67,65 Miliar

83,03 Miliar

Efisiensi kerja merupakan slah satu pendorong utama dalam kelancaran bisnis menejemen yang tidak akan terlepas dari kultur masyarakat tertentu. Sudah menjadi common knowledge, bahwa pekerja Indonesia baik yang bekerja di dalam ataupun diluar negeri “diidntifikasi” memiliki efisiensi yang rendah. Mindset yang sukses sangatlah penting dalam meningkatkan efisiensi kerja karena : (1) pada dasarnya mindset adalah fondasi dari segala aktivitas dan perilaku (2) dengan berkaca pada mindset ini, maka panning akan memiliki dasar spirit manusiawi. Tanpa mindset sukses ini, mustahil bias mempertahankan pencapaian atau memulai sesuatu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB  IV

GAGASAN DALAM PENGELOLAAN EKONOMI MASYARAKAT

  1. 1.      POKOK-POKOK GAGASAN

Ekonomi masyarakat yang berdaya saing dan berkeadilan sebagai bentuk dari penjabaran pasal 33 UUD 1945, merupakan focus politik dalam kebijakan ekonomi yang menitik beratkan pada pokok-pokok: (1) ekonomi masyarakat yang berdaya saing dan berkeadilan mencoba mentengahkan pengelolaan ekonomi secara lebih adil pada masing-masing ekonomi, (2) analisis ekonomi masyarakat didasarkan pada kondisi sesungguhnya, (3) gagasan Ekonomi masyarakat mengambil cakupan pada “pengaturan dan kendalian” pemakaian sumber daya alam secara efisien dan berkeseimbangan, (4) masyarakat focus perhatian tentang kondisi pasar dan pergeseran tingkat-tingkat perekonomian, (5) prinsip ekonomi masyarakat berlaku dalam system pasar yang tertata dan bertanggung jawab, (6) menyesuaikan nilai ekonomi pada tingkatan ekonomi dengan rekonstruksi industry, (7) inisiatif awal dan tanggung jawab berada di tangan pemerintah.

  1. 2.      KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT

Membangun kemandirian ekonomi adalah suatu harapan dari setiap Negara agar pada kondisi ketergantungan ekonomi terbuka antar Negara dapat meminimalkan resiko ketidakstabilan dan membangun posisi menuju kesetaraan. Harus disadari bahwa membangun kemandirian ekonomi membutuhkan perencanaan ekonomi untuk menentukan jenis barang dan jasa, untuk siapa barang diproduksi, berapa banyak yang di produksi, bagaimana cara mempromosikannya, dampak yang terjadi, bagaimana menjaga keajegan produksi dan fluktuasi harga, seberapa besar ketergantungan ekonomi dalam negri terhadap impor dalam sector rii dan bagaimana menanggulanginya, seberapa besar ketergantungan ekonomi moneter dan industry keuangan regional dan international. Ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan yaitu, pemerintah tidak berani menghadapi tekanan-tekanan pasar bebas dan Negara-negara maju dalam putaran doha serta mendorong dan mengatur tujuan kemandirian ekonomi membutuhkan kesabaran, ketekunan dan konsistensi termasuk pemodelan.

 

  1. 3.      MENENTUKAN JENIS BARANG YANG PERLU DIPRODUKSI
  2. Perencanaan jenis-jenis faktor produksi

Kebutuhan setiap jenis faktor produksi harus direncanakan, aliran pendapatan kepada faktor-faktor produksi tercipta melalui penggunaannya dalam kegiatan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.

  1. Menentukan cara memproduksi dan tingkat efisiensi

Para pengusaha harus membuat pilihan agar dapat mencapai efisiensi dalam menggunakan faktor-faktor produksi. Analisis-analisis dalam mikro ekonomi menerangkan tentang teori produksi, dan biaya produksi dan struktur pasar yang bertujuan untuk menerangkan bagaimana seorang produsen memecahkan persoalan tersebut

  1. Mengerahkan instrument pendanaan

Pendanaan dan kebutuhannya, terutaa akan terasa berat pada awal membangun kemandirian. Namun pemmerintah dapat melihat kesempatan pengurangan jumlah subsidi, maka kebijakan fiscal terhadap rencana pertumbuhan dan kemandirian ekonomi dapat terwujudkan.

  1. Pengukutan komparatif

Jika suatu barang atau jasa dihasilkan lebih baik, maka ekonom mulai memiliki keunggulan kompetitif. Ekspor hanya dimungkinkan bila kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Tanpa kebijakan ini, maka ekonomi kembali memasuki situasi ketidakpastian.

 

  1. 4.      ALTERNATIF SOLUSI

Persoalan yang dihadapi pemerintah pusat secara umum adalah :

  • Dalam pertumbuhan ekonomi, selalu ada kelompok-kelompok masyarakat yang tertinggal dan tidak dapat menghilangkan pengangguran, akibat penyederhanaan pendekatan dalam mengimplementasikan teori yang diaplikasikan.
  • Distorsi ekonomi yang selama ini di pandang sebagai penghalang pertukaran, berupa subsidi khususnya industry pertanian harus secara terencana dikurangi, berhadapan dengan masalah peningkatan pendapatan petani yang berabad-abad mengalami penurunan nilai ekonomisnya.
  • Mengurangi distorsi praktik-praktik pasar bebas, untuk melindungi kegiatan ekonomi dan kegiatan spekulatif.
  • Mengurangi distorsi ekonomi moneter, dengan menempatkan kembali posisi uang sebagai alat pertukaran serta meningkatkan jaminan terhadap mata uang dengan emas dan sejenisnya.
  • Pengaturan kembali seluruh perijinan usaha berdasarkan perencanaan makro ekonomi yang memenuhi persyaratan berkeseimbangandalam rangka membangun dan menjalankan rencana kemandirian ekonomi yang berkeseimbangan.
  • Bagaimana mengkombinasikan sumberdaya ekonomi yang dimiliki suatu Negara, seperti kondisi sumber daya alam, sumber daya tenaga kerja, modal, teknologi, pengetahuan dan informasi untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang optimum.

Alternatif solusi yang dapat diberikan melihat dari persoalan yang diatas yaitu:

  • Mengefektifkan pelaksanaan otonomi daerah
  • Sentralisasi politik
  • Kontrol pemerintah yang sehat
  • Desentralisasi administrasi
  • Orientasi pemerataan
  • Memperbaiki birokrasi pemerintah dan hubungan kelembagaan
  • Memperbaiki birokrasi pemerintah dalam perspektif ekonomi
  • Perubahan peran kelembagaan dalam menata ekonomi negar
  • Mengefektifkan peran koperasi dalam otonomi daerah

 

 

 

 

 

 

 

BAB V

PEMBERDAYAAN  MASYARAKAT MISKIN MELALAUI KUBE

MASALAH SOSIAL DAN KEMISKINAN

 

  1. 1.      PENGENTASAN KEMISKINAN SEBAGAI PEMENUHAN HAK-HAK DASAR

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang di pengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain:  tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan, definisi kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpengaruh hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya.

Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Salah satu penyebab kegagalan kebijakan dan program pembangunan dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah lemahnya partisipasi mereka dalam perumusan dan pelaksaan kebijakan. Beban masyarakat miskin makin berat akibat besarnya tanggungan keluarga dan adanya tekanan hidup yang mendorong terjadinya migrasi. Menurut data Badan Pusat Statistik, rumah tangga miskin mempunyai rata-rata anggota keluarga lebih besar dari pada rumah tangga tidak miskin.

Sasaran penanggulangan kemiskinan dalam lima tahun mendatang adalah menurunnya jumlah penduduk miskin laki-laki dan perempuan dan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap. Secara rinci sasaran tersebut adalah:

  1. Menurunnya persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan menjadi 8,2% pada tahun 2009;
  2. Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau;
  3. Terpenuhinya pelayanan kesehatan yang bermutu;
  4. Tersedianya pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan merata;
  5. Terbukanya kesempatan kerja dan usaha;
  6. Terpenuhinya kebutuhan perumahan dan sanitasi yang layak dan sehat;
  7. Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan aman bagi masyarakat miskin;
  8. Terbukanya akses masyarakat miskin dalam pemanfaatan SDA dan terjaganya kualitas lingkungan hidup;
  9. Terjamin dan terlindunginya hak perorangan dan hak komunal atas tanah;
  10. Terjaminnya rasa aman dari tindak kekerasan; dan
  11. Meningkatnya partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan.

Sasaran di atas, dalam artian untuk: pemenuhan hak atas pangan bagi masyarakat miskin laki-laki dan perempuan, pemenuhan hak dasar masyarakat miskin atas layanan kesehatan yang bermutu, pemenuhan hak masyarakat miskin untuk memperoleh layanan pendidikan yang bebas biaya dan bermutu serta tanpa diskriminasi gender.

  1. 2.      KOMITMEN GLOBAL DALAM KEMISKINAN

Komitmen dunia untuk mengurangi kemiskinan telah diungkapkan. Terutama oleh Kofi Anand yang pada waktu itu masih memimpin PBB dalam kesempatan sebuah sidang umum. Di milenium kedua PBB mempelopori pertemuan tingakat tinggi yang menghasilkan Tujuan Pembangunan Milenium (TPM) atau dikenal dengan Milenium Development Goals (MDGs).

Tujuan Pembangunan Milenium (TPM) antara lain memuat komitmen komunitas internasional terhadap pengembangan visi pembangunan. TPM terdiri dari 8 butir kesepakatan. Anatara lain:

  1. Menghapuskan tingkat kemiskinan dan kelaparan;
  2. Mencapai pendidikan dasar secara universal;
  3. Mendorong kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan;
  4. Mengurangi tingkat kematian anak;
  5. Meningkatkan kesehatan ibu;
  6. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya;
  7. Menjamin keberlanjutan lingkungan ;
  8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Dari kedelapan butir TPM atau MDGs ini, isu kemiskinan menempati butir paling pertama. Dalam hal ini, pemberantasan kemiskinan di dunia mentargetkan pada tahun 2015 untuk mengurangi setengah dari penduduk dunia yang berpenghasilan kurang dari 1 US$ sehari dan mengalami kelaparan. Hal ini membuktikan masalah kemiskinan sebagai masalah utama dunia.

  1. 3.      TANGGUNG JAWAB SIAPA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Berkaitan dengan penanganan kemiskinan di era global, maka sering timbul pertanyaan mengenai tanggung jawab dalam penanggulangan kemiskinan.

Jika berkaitan dengan model sistem kesejahteraan sosial di berbagai negara, sedikitnya kita mengenal empat model sistem untuk kesejahteraan sosial yakni:

Pertama, model universal yang dianut oleh negara-negara Skandinavia, seperti Swedia, Norwegia, Denmark, dan Firlandia. Dalam model ini, pemerintah menyediakan jaminan sosial kepada semua warga negara secara melembaga dan merata.

Kedua, model institusional yang dianut oleh Jerman dan Austria. Seperti model pertama, jaminan sosial dilaksanakan secara melembaga dan meluas.

Ketiga, model residual yang dianut oleh AS, Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Jaminan sosial dari pemerintah lebih diutamakan kepada kelompok lemah, seperti orang miskin, cacat, dan pengangguaran.

Keempat, model minimal yang dianut oleh gugus negara-negara latin dan Asia. Anggaran negara untuk program sosial sangat kecil, di bawah 10% dari total pengeluaran negara.

Dalam pembangunan kesejahteraan sosial, Indonesia jelas tidak sepenuhnya menganut negara kesejahteraan. Meskipun Indonesia menganut prinsip keadilan sosial (sila kelima Pancasila) dan secara eksplisit konstitusinya (pasal 27 dan 34 UUD 1945) mengamanatkan tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial, namun letak tanggung jawab pemenuhan kebutuhan kesejahteraan sosial adalah tanggung jawab seluruh komponen bangsa.

  1. 4.      PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA

Menteri sosial, telah mengemukakan lima permasalahan sosial pokok yang harus ditangani pemerintah (depsos) antara lain masalah kemiskinan, kecacatan, ketunaan, keterlantaran, dan korban bencana baik alam dan sosial. Dalam pengurangan kemiskinan, kepercayaan pemerintah juga makin diberikan kepada departemen sosial sebagai penanggung jawab anggaran program subsidi langsung tunai (SLT) yang di salurkan langsung kepada penduduk miskin beberapa waktu lalu. Program itu kini berganti menjadi bantuan tunai masyarakat (BTB) dengan nama: Program Keluarga Harapan (PKH).

Ketika itu program SLT banyak menimbulkan pro dan kontra. Namun harus pula diakui bahwa program itu telah berhasil dilihat dari sisi; pertama, berhasil menjaga si miskin tidak goncang/panik menghadapi kenaikan harga BBM. Kedua, berhasil memberikan pertolongan secara cepat tanpa prosedur berbelit. Ketiga, membuktikan kepercayaan pemerintah kepada rakyat untuk menerima secara langsung dan menggunakan dananya sesuai kebutuhan.

Pemberdayaan mempunyai beberapa pengertian. Menurut Merriam Webster dan Oxford English Dictionary kata empower mengandung dua arti. Pertama adalah pengertian to give ability to or to anable, yaitu memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas pada pihak lain. Sedangkan dalam pengertian kedua diartikan sebagai upaya memberi kemampuan dan keberdayaan.

Selanjutnya, A.M.W. Pranarka dan Vidhyadika Moelyarto menempatkan konsep pemberdayaan atau empowerment sebagai bagian dari upaya membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat bangsa, pemerintah, negara dan tata dunia dalam rangka aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab sehingga konsep pemberdayaan pada dasarnya, upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab.

Hulme dan Turner (1990) berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberi pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB VI

PEMAHAMAN DAN ORGANISASI KUBE

 

  1. 1.      PEMAHAMAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)
  2. A.    PENGERTIAN DAN JENIS KUBE

1)      Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah kelompok  warga atau keluarga binaan sosial yang dibentuk oleh warga atau keluarga binaan sosial yang telah dibina melalui proses kegiatan PROKESOS untuk melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan usaha ekonomi dalam semangat kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

2)      KUBE merupakan metode pendekatan yang terintegrasi dan keseluruhan proses PROKESOS dalam rangka MPMK.

3)      KUBE tidak dimaksudkan untuk menggantikan keseluruhan prosedur buku PROKESOS kecuali untuk Program Bantuan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin yang mencakup keseluruhan proses. Pembentukan KUBE dimulai dengan proses pembentukan kelompok sebagai hasil bimbingan sosial, pelatihan keterampilan berusaha, bantuan stimulans, dan pendampingan.

  1. B.     Tujuan dan sasaran

Tujuan  KUBE diarahkan kepada upaya mempercepat penghapusan kemiskinan melalui:

  • Peningkatan kemampuan berusaha para anggota KUBE secara bersama dalam kelompok
  • Peningkatan pendapatan
  • Pengembangan usaha
  • Peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara para anggota KUBE dan dengan masyarakat sekitar.

Sasaran PROKESOS dalam kaitan dengan kebijakan MPMK adalah PMKS yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan rincian sebagai berikut:

  • Keluarga fakir miskin
  • Kelompok masyarakat terasing
  • Para penyandang cacat
  • Lanjut usia
  • Anak terlantar
  • Wanita rawan sosial ekonomi
  • Keluarga muda mandiri
  • Remaja dan pemuda
  • Keluarga miskin di daerah kumuh
  1. C.    Proses pembentukan Kube

1)      Pelatihan keterampilan berusaha, dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan praktis berusaha yang disesuaikan dengan minat dan keterampilan PMKS serta kondisi wilayah, termasuk kemungkinan pemasaran dan pengembangan hasil usahanya.

2)      Pemberian bantuan stimulan sebagai modal kerja atau berusaha yang disesuaikan dengan keterampilan PMKS dan kondisi setempat.

3)      Pendampingan, mempunyai peran sangat penting bagi berhasil dan berkembangnya KUBE, mengingat sebagian besar PMKS merupakan kelompok yang paling miskin dan penduduk miskin.

  1. D.    Organisasi dan manajemen
  • Kepengurusan KUBE
  • Keanggotaan KUBE
  • Administrasi KUBE
  1. E.       Karakteristik dan desain

                        KUBE melibatkan banyak instansi pemerintah di berbagai tingkatan, pada tingkat nasional, depsos memegang tanggung jawab penuh terhadap pelaksaan proyek, termasuk merancang petunjuk teknis, standarisasi, akreditasi dan mengontrol progran serta memfasilitasi dukungan dana.

Pada di tingkat provinsi, gubernur bertanggung jawab untuk merancang operasional proyek dan melakukan pemantauan dan evaluasi proyek sampai dengan tingkat kabupaten. Sedangkan pada tingkat kabupaten, walikota atau bupati harus bertanggung jawab untuk alokasi dana bagi masing-masing lokasi sasaran dan untuk mendukung pelaksaan proyek. Agen mitra bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaksanaan proyek berjalan sesuai rencana dan pinjaman diterima oleh masyarakat miskin.

  1. F.     Mekanisme pelaksanaan

Secara khusus program telah memasukan tahapan sebagai berikut:

1)      Depkeu menyetujui usulan alokasi pendanaan dari Depsos;

2)      Depsos kemudian menunjuk Dirjen bidang Keamanan dan Bantuan Sosial sebagai koordinator nasional untuk program KUBE;

3)      Pemerintah kemudian menunjuk Bank BRI untuk menyalurkan dana bagi kelompok KUBE dan Dirjen bidang Keamanan dan Sosial. Bantuan sosial membuka rekening di bank BRI pusat;

4)      Dinsos kabupaten bersama-sama PINBUK membantu masyarakat untuk membentuk kelompok (KUBE) dan menunjuk LSM untuk menyalurkan dana bagi anggota kelompok KUBE;

5)      Masing-masing LKM yang ditunjuk harus membuka rekening di kantor cabang bank BRI;

6)      LKM mencairkan dana kepada para penerima manfaat (KUBE) sesuai dengan standar prosedur pelaksaan berdasarkan hasil kajian kredit.

 

  1. G.          KAJIAN DAN TEMUAN PROGRAM

KUBE cukup potensial untuk pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan karena memakai mekanisme pinjaman berbasis simpanan. Namun, KUBE memiliki kelemahan dalam pelaksaan lapangan melalui pembentukan LKM baru. Akan tetapi, kapasitas LKM dalam proyek lain antara lain karena tenggang-rentang dalam kelompok berjalan dengan baik.

  1. H.    PENDOKUMENTASIAN PROYEK

Dokumen proyek KUBE lengkap, kecuali laporan anggaran dan proyek yang sulit ditemui pada saat evaluasi. Kriteria pengidentifikasian penerima manfaat KUBE tidak dengan jelas dijabarkan pada saat dokumen-dokumen proyek dikaji, namun KUBE terlihat sangat berhasil dalam melayani masyarakat miskin di daerah yang juga miskin.

  1. I.       PELAKSANAAN, EFISIENSI, DAN MANAJEMEN PROYEK

Kelompok berbasis masyarakat KUBE merupakan ujung tombak untuk memastikan bahwa proyek telah mencapai tujuannya. Selain itu, LKM merupakan mitra strategis dalam melayani kelompok KUBE melalui penggalangan simpanan dan penyaluran pinjaman. Sebuah kelemahan kritis yang di alami oleh proyek ini adalah tidak memadainya sumber daya untuk memulai LKM, termasuk sumber daya manusia, teknis dan sistem.

 

  1. J.      PENCAPAIAN TUJUAN

Tujuan pemberdayaan masyarakat proyek KUBE melalui pemberian pinjaman bagi orang miskin dan mendorong terbentuknya kelompok berbasis masyarakat sudah terpenuhi, tetapi tidak terlalu berhasil dalam mendukung dan mengembangkan LKM.

Berbagai masalah pembangunan kesejahteraan sosial, diperkirakan masih akan terus dihadapi dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini di tandai dengan masih rendahnya kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial, dan belum serasinya kebijakan kesejateraan sosial di tingkat nasional dan daerah. Perlindungan sosial yang ada saat ini seperti sistem jaminan sosial, masih belum banyak memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakat.

  1. K.    PERATURAN PEMERINTAH SEBAGAI PENJABARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11/2009

Diundangkannya UU Nomor 11 Tahun 2009, pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dunia swasta, dan masyarakat memiliki tanggung jawab sosial ikut mengatasi permasalahan sosial di masyarakat. “Dalam pasal 27 disebutkan, tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial harus mengalokasikan anggaran, memberikan bantuan kepada masyarakat penyandang masalah sosial, memelihara taman makam pahlawan, melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

  1. L.     PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI INDONESIA UPAYA MENANGANI PERMASALAHAN SOSIAL KEMISKINAN

Pemenuhan taraf kesejahteraan sosial perlu terus di upayakan mengingat sebagian besar rakyat Indonesia masih belum mencapai taraf kesejahteraan sosial yang diinginkannya. Kemampuan penanganan terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial pun menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan.

 

BAB VIII

PERANAN KUBE DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

 

  1. 1.      KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM PENGEMBANGAN KUBE

1)      Kebijakan pokok pengembangan KUBE meliputi:

  • Meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan sosial
  • Memperluas jangkauan dan pelayanan KUBE
  • Peningkatan profesionalitas pelayanan KUBE
  • Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan KUBE

2)      Kebijakan pokok dimaksud juga menjadi dasar acuan pengembangan strategi KUBE yang dilaksanakan dalam semangat keterpaduan melalui strategi sebagai berikut:

  • Pemberdayaan mengandung makna pengakuan potensi pemberian kepercayaan dan peluang mendorong kemandirian serta peningkatan kemampuan untuk memecahkan masalah
  • Kemitraan ini mengandung makna kepedulian, kesetaraan, dan kemanfaatan timbal balik antara pihak-pihak yang bermitra.
  • Partisipasi mengandung makna adanya prakarsa dan peranan dari para anggota KUBE dalam pengambilan keputusan atau pilihan terbaik untuk peningkatan kesejahteraan sosialnya.

3)      Program pengembangan kube

  • Bantuan kesejahteraan sosial fakir miskin
  • Pembinaan kesejahteraan sosial masyarakat terasing
  • Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat
  • Pembinaan kesejahteraan sosial lanjut usia
  • Pembinaan kesejahteraaan sosial anak terlantar
  • Peningkatan peran wanita di bidang kesejahteraan sosial
  • Pembinaan keluarga muda mandiri
  • Pembinaan karang taruna

 

  1. 2.      LANGKAH-LANGKAH DALAM PENGEMBANGAN KUBE

v  Penelusuran (assessment)

v  Penyuluhan sosial

v  Bimingan sosial

v  Pelatihan keterampilan berusaha

v  Pemberian bantuan stimulans

v  Pendampingan

v  Pembinaan lanjut

v  Pemantapan dan evaluasi

 

  1. 3.      KRITERIA KEBERHASILAN

1)      Secara umum:

v  Meningkatnya kemampuan memenuhi kebutuhan dasar manusia serta kesehatan dan pendidikan secara lebih layak

v  Meningkatnya dinamika sosial

v  Meningkatnya kemampuan dan keterampilan pemecahan masalah

2)      Secara khusus:

v  Berkembangnya kerja sama diantara sesama anggota KUBE dan antar KUBE dengan masyarakat sekitarnya

v  Mantapnya usaha KUBE

v  Berkembangnya jenis usaha KUBE

v  Meningkatnya pendapatan anggota KUBE

v  Tumbuhkembangnya kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dalam bentuk pengumpulan iuran kesetiakawanan sosial (IKS)

 

  1. 4.      PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI
  • Pembinaan sebagai upaya untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penumbuhan dan pengembangan KUBE
  • Monitoring dan evaluasi untuk mengetahui perkembangan KUBE dan permasalahan yang merupakan hambatan serta upaya pemecahannya.

 

  1. 5.      KONSEP PENGEMBANGAN KUBE

Pemberian bantuan stimulans sebagai modal kerja atau berusaha yang disesuaikan dengan keterampilan PMKS dan kondisi setempat. Bantuan ini merupakan hibah (bukan pinjaman atau kredit) akan tetapi diharapkan bagi PMKS penerima bantuan untuk mengembangkan dan menggulirkan kepada warga masyarakat lain yang perlu dibantu, selanjutnya KUBE dimonitoring yang dilakukan atau monitoring dan evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan KUBE dan permasalahan yang merupakan hambatan serta upaya pemecahannya, sehingga upaya penumbuhan dan pengembangan KUBE berjalan sesuai dengan rencana.

 

  1. 6.      PERBEDAAN KOPERASI DENGAN KUBE

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk mensejahterahkan anggotanya. Sedangkan KUBE adalah sekelompok warga atau keluarga binaan sosial yang dibentuk oleh warga atau keluarga binaan yang telah dibina melalui proses kegiatan PROKESOS untuk melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan usaha ekonomi dalam semangat kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. Adapun tujuan KUBE diarahkan kepada upaya mempercepat penghapusan kemiskinan. Dengan memperhatikan pengertian dan tujuan dari koperasi dan KUBE tersebut diatas jelas, perbedaan antara koperasi dan KUBE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IX

FAKTOR-FAKTOR UTAMA

PENENTU KEBERHASILAN KUBE

 

James Migley (1995:25) berpendapat bahwa “Social develovment as a processed of planned social change desingned to promote the well being of the population as a whole in conjungction with a dynamic process of economic development.” Lebih jauh MIgley menyatakan bahwa pembangunan berhubungan dengan philanthropy social, pekerja social maupun administrasi social. Dari definisi pembangunan social tersebut dapat disimpulkan ada 6 karakteristik pembangunan social yaitu:

  1. Proses pembangunan berkaitan dengan pembangunan ekonomi
  2. Pembangunan social berkaitan dengan nilai-nilai keyakinan ideologi masyarakat yang berpengaruh terhadap perubahan social masyarakat
  3. Pembangunan social memunculkan berbagai alternative kegiatan yang mempengaruhi perubahan sikap, relasi social dan kemajuan lembaga social.
  4. Proses pembangunan social membutuhkan intervensi
  5. Tujuan pembangunan social dicapai melalui berbagai setrategi. Pembangunan social concern dengan penduduk secara keseluruhan karena adanya pembangunan social lingkungan universal.
  6. Pembangunan social secara makro memusatkan perhatiannya kepada komunitas, wilayah dan masyarakat luas. Pembangunan social memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahtraan social.

Andrew Jackson (2002) Direktur lembaga penelitian pembangunansosial menyatakan bahwa ada 25 indikator kunci dalam pembangunan sosialyang terbagi ke dalam 8 aspek. Aspek-aspek tersebut adalah :

  1. Pendapatan dan kemiskinan meliputi pendapatan perorang yang tidak mampu
  2. Pekerjaan meliputi jumlah angkatan kerja, pengangguran, kerja dengan upah rendah (dibawah UMR)
  3. Jaminan kerja, meliputi : take home pay, dukungan kerja dan standar upah
  4. Dukungan social, meliputi : perawatan kesehatan, pendidikan dasar, pengeluaran swata untuk kegiatan social
  5. Kesehatan meliputi : angka harapan hidup bagi laki-laki dan perempuan, angka kematian per 100.000
  6. Kejahatan meliputi : pembunuhan per 100.000, ancaman per 100.000, narapidana per 100.000 penduduk
  7. Pendidikan meliputi : pendidikan dewasa dan angka buta huruf.
  8. Partisipasi masyarakat

Penelitian yang dilakukan Efendi Guntur (2009),menyimpulakn bahwa keberhasilan pengembangan kelompok usaha bersama (KUBE), sangat bergantung kepada :

  1. Pihak eksternal, dimana :sejauh mana peranan dan bantuan pihak pemerintah kepada sejauhmana peranan dan bantuan pihak dunia usaha,dan kepda sejauhmana peranan dan bantuan dari pihak/kelompok swadaya masyarakat, pihak perguruan tinggi, dan pihak-pihak lainnya yang mempunyai kepedulian terhadap kalangan bawah.
  2. Pihak internal, dimana kualitas kelembagaan KUBE, kemampuan modal ekonomi anggota, pendidikan dan pelatihan, jiwa kewirausahaan, strategi kemitraan, serta aspek-aspek lainnya.

Pembangunan pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu proses multidimensi yang kompleks dan melibatkan terjadinya perubahan-perubahan dalam struktur social, sikap mental, dan kelembagaan (Todaro: 1997, h.62)

Sebagaimana dikutif Mullins (2005): mengidentifikasi lebih dari 60 faktor yang mempengaruhi situasi organisasi dan yang menggambarkan  rumitnya mempelajari efektifitas organisasi. Oleh karena itu evektifitas pengembangan KUBE tidak terlepas dari factor-faktor tersebut.

Keberhasilan pembangunan suatu Negara atau pengembangan kelembagaan/ perusahaan/ koperasi akan sangat bergantung pada ketiga modal sebagai berikut : modal finasial, modal manusia, dan modal social. Pengembangan KUBE merupakan tanggung jawab pemerintah menjadi tanggungjawab pengusaha besar sebagai menivestasi tanggung jawab social (CSR). Oleh karena itu sejauh mana pemerintah mencari suatu solusi dalam mengatasi hal tersebut,

Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan, pembangunan pendidikan merupakan salah satu upaya penting dalam penanggulangan kemiskinan. Keterbatasan masyarakat miskin untuk mengakses layanan pendidikan dasar terutama disebabkan dengan tingginya beban biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung. Menurut teori prilaku bahwa, terdapat 3 variabel yang menentukan kinerja pegawai, yaitu : variable individu, psikologis dan organisasi ( Winardi, 2004; 153). Kedua variable yang pertama disebut merupakan potensi sumberdaya manusia, sedangkan variable yang ketiga adalah tempat dimana sumber daya manusia berkiprah.

Kamus Merriam-Webster menggambarkan definisi Enterpreneur sebagai seseorang yang mengorganisasi, mengelola, dan menanggung resiko sebuah bisnis atau usaha. Titik focus dalam kegiatan wira usaha adalah apakah seseorang melihat peluang usaha disekitarnya. Orang mencari keuntungan yang membutuhkan suatu kerangka berfikir yang baru dari pada sekedar mengoptimalkan kerangka berfikir yang telah ada.

Langkah-langkah memulai berwirausaha :

  1. Mengenali peluang usaha
  2. Pengalaman hidup
  3. Hubungan social

Menurut Hikmat (2007; 2-3) program pengembangan usaha ekonomi produktif fakir miskin melalui kelompok usaha bersama (KUBE) ditunjukan untuk meningkatkan motivasi lebih maju, meningkatkan interaksi dan kerja sama dalam kelompok, mendayagunakan potensi dan sumber social ekonomi local, memperkuat budaya kewirausahaan, mengembangkan akses pasar dan menjalin kemitraan social ekonomi dengan berbagai pihak yang terkait baik sector formal maupun informal.

Menurut Robert, Kemitraan usaha dalam membangun strategi aliansi adalah suatu kegiatan dimana antara pihak yang berkepentingan memiliki vested interest di masa yang akan dating sehingga dengan menyumbangkan resource dan competitive adventage yang dimiliki setiap pihak akan menghasilkan suatu nilai yang baru.

Menurut Kanter, terdapat beberapa persyaratan untuk mewujudkan aliansi yaitu :

  1. Aliansi harus mampu menghasilkan manfaat bagi setiap mitra usaha.
  2. Keberhasilan kemitraan akan banyak bertumpu pada syarat kesatuan dan kebersamaan melalui proses penciptaan nilai bersama.
    1. Membutuhkan suatu jaringan antar manusia yang kokoh dan didukung dengan infra struktur individual yang mampu memperkuat proses belajar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB X

HASIL PENELITIAN PENGEMBANGAN KUBE FAKIR MISKIN DI DKI JAKARTA

 

                        Dengan melihat kegagalan pendekatan trickle down effect tersebut, para praktisi dan ilmuan mengembangkan dan mendefinisikan kembali konsep-konsep pembangunan seperti melihat penyebab terjadinya keterbelakangan dan anti pembangunan.

                        Program KUBE merupakan salah satu bentuk dari pembangunan social yang paling tepat, mengingat program yang menyentuh strata terendah dengan jumlah yang banyak dan mereka tidak mempunyai kemampuan ekonomis yang tinggi padahal mereka mempunyai kemauan untuk maju dan mandiri.

                        Sebagian besar responden dalam penelitian ini adalah perempuan yaitu sebanyak 212 responden ( 94,23%), sedangkan laki-laki berjumlah 13 orang ( 5,77%), hal ini membuktikan bahwa sebagian besar anggota KUBE adalah perempuan. Kondisi dapat difahami karena laki-laki sebagai kepala keluarga dan pihak pencari nafkah dalam keluarga dengan pendapatan yang sangat minim.

                        Berdasarkan hasil perhitungan analisis jalur dan hasil pengujian hipotesa secara farsial dari pengaruh variable regulasi dan system organisasi, kualitas kelembagaan KUBE, kemampuan modal ekonomi anggota, pendidikan dan pelatihan, jiwa kewirwusahaan strategi kemitraan terhadap pengembangan kelompok usaha bersama, maka dapat disimpulkan bahwa ke 6 variabel bebas (X) tersebut secara masing-masing memberikan pengaruh yang signifikan,  (penjumlahan besaran pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung).

Strategi kemitraan terhadap pengembangan KUBE, maka dapat disimpulkan bahwa ke 6 variabel bebas tersebut mempunyai pengaruh yang tinggi/kuat dengan besaran pengaruhnya sebesar 86,70%. Dengan demikian apabila ke6 variabel tersebut ditingkatkan maka pengembangan program KUBE fakir miskin di DKI Jakarta dapat berkembang secara optimal. Adapun langkah-langkahnya:

  1. Menetapkan program KUBE merupakan program prioritas dalam mengembangkan masyarakat miskin, sehingga menjadi masyarakat yang produktif dan mandiri
  2. Mengevaluasi berbagai regulasi dan kebijaksanaan untuk lebih mendorong kelancaran program KUBE.
  3. Melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan yang tepat guna dari berbagai pihak yang terkait, terutama dari pihakpemerintah. Dari perguruan tinggi, pengusaha, serta pembinaan dari kandidat dan asosiasi-asosiasi yang terkait.

Program ini lebih menekankan pada bentuk pemberdayaan masyarakat miskin dari pada hanya membantu langsung orang miskin, sehingga mereka akan menjadi manusia produktif dan mandiri tidak hanya mengharapkan belas kasihan saja. Oleh karena itu pengurangan kemiskinan hanya dapat dilakukan dengan cara memberikan aktivitas usaha yang akan menghasilkan pendapatan dan sekaligus mampumeningkatkan keahlian, sehingga dalam jangka [panjang akan menjadi masyarakat miskin yang produktif dan mandiri. Adapun besaran pengaruhnya sebesar 97,70%, hal ini menandakan adanya pengaruh yang sangat signifikan dari peningkatan terhadap pengurangan tingkat kemiskinan. 

Penjelasan tentang pengembangan KUBE,pada jangka panjang mengingat hasi; analisis deskriftif dan analisis induktif, dimana keberhasilan KUBE sangat ditentukan oleh variable Interpreneurship dan kualitas kelembagaan serta keempat variable lainnya. Apabila kedua aspek tersebut mendapat perhatian utama, maka tentunya anggota KUBE yang telah dibina dengan baik dan mempunyai kemampuan tinggi, tentunya akan mampu mengembangkan dirinya pada tingkatan aktivitas usaha yang lebih tinggi. Dan lebih luas lagi.

 

 

 

 

 

 

 

BAB XI

PENUTUP

 

                        Sejarah telah membuktikan bahwa KUBE di Indonesia tetap eksis dan berkembang dengan adanya krisis moneter yang berdampak pada krisis multi dimensi yang telah melanda negeri ini sejak tahun 1997, bahkan menjadi katup penyelamat bagi pemulihan ekonomi bangsa karena kemampuannya memberikan sumbangan yang cukup signifikan pada PDB maupun tenaga kerja. Data tahun 2003 menunjukan bahwa jumlah KUBE secara nasional ada 42,4 juta dengan memberikan sumbangan terhadap PDB mencapai Rp. 1.013,5 triliun (56,7% dari total PDB) dan kemampuan penyerapan tenaga kerja sebesar 79 juta jiwa (kelompok pendampingan LPPM UNS, 2005). Ketahanan KUBE tersebut, terjadi pula dikalangan masyarakat yang menjadi pengusaha informal atau kelompok-kelompok usaha yang dilakukan oleh masyarakat kecil/miskin atau fakir miskin.

                        Dalam rangka memberdayakan KUBE dan KUBE, keterlibatan stakeholder sangat menentukan keberhasilannya. Sejauh ini keterlibatan stakeholder KUBE antara lain terdiri dari instansi pemerintahan, lembaga pendidikan, LSM, koperasi, perbankan dan asosiasi usaha ini mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan cara pandang dan kebijakan pemerintah terhadap KUBE.

                        Keberhasilan dalam pemberdayaan sangat bergantung pada partisipasi KUBE sebagai pelaku maupun stakeholder lain yang turut serta dan berperan dalam pengembangannya. Dalam hal ini lebih banyak menitik beratkan pada metode “bottom up”, dimana perencanaan lebih diupayakan menjawab kebutuhan KUBE dan dilakukan secara partisipatif dalam praktek untuk menggugah partisipasi masyarakat sasaran langkah-langkah yang dapat di lakukan adalah:

  1. Identifikasi Potensi
  2. Analisis kebutuhan
  3. Rencana kerja bersama
  4. Pelaksanaan
  5. Monitoring dan evaluasi

Sumber pembiayaan utama pengembangan KUBE masih mayoritas pihak ketiga baik pemerintah maupun swata, namun diharapkan KUBE dalam jangka panjang sedikit demi sedikit mampu mandiri dan mampu memberikan balas jasa yang diterima dari lembaga konsultan (kelompok pendamping). Kondisi ini juga perlu didukung lembaga konsultan yang propesional. Untuk kondisi awal pengembangan KUBE, maka peran pemerintah seperti; departemen social, deperindag dan departemen koperasi dan UKM masih sangat perlu.

Berdasarkan beberapa pengalaman empiris tersebut pelajaran yang dapat diambil yaitu; bahwa prospek pengembangan KUBE kedepan cukup menjanjikan dalam mendukung keberhasilan dan dapat dijadikan sebagai paradigm alternative dalam membangun soko guru pembangunan ekonomi rakyat yang berdaya saing dan berkeadilan.

Optimalisasi pengembangan ke depan akan sangat bergantung bagaimana menciptakan lingkungan kondusif yang mampu menciptakan kerja sama antar stakeholoder akan menghasilkan kinerja yang lebih baik untuk pengembangan KUBE. Untuk itu, maka program-program yang menyangkut pengembangan KUBE baik yang bersifat technical assistant (TA) maupun yang non technical assistant ( NTA) harus diupayakan adanya koordinasi antar stakeholder agar optimal hasilnya.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN

 

  • Program KUBE merupakan program nasional yang diselenggarakan di seluruh provinsi di Indonesia yang bentuknya terdiri dari KUBE KUBE anak terlantar, KUBE anak jalanan, KUBE Lansia, KUBE fakir miskin, KUBE BLPS, KUBE keluarga muda mandiri.
  • Program KUBE di DKI Jakarta tersebar di keenam wilayah administratifnya dengan penduduk miskin. Adapun kelompok program KUBE terbesar adalah KUBE fakir miskin dengan jumlah KUBE nya sebanyak 200 KUBE.
  • Besaran alokasi dana yang disediakan oleh pemerintah daerah dari tahun ke tahun semakin meningkat, begitu pula bantuan teknis dan pendampingan semakin meningkat dan ada mulai perhatian dan kepercayaan dari mitra usaha terhadap aktivitas yang dikembangkan oleh KUBE tersebut.
  • Semakin meningkatnya jumlah dan jenis produk yang dihasilkan serta semakin luasnya daerah pemasaran maka akan semakin berkembang KUBE nya. Serta akan memberikan implikasi pada upaya pengurangan kemiskinan masyarakat miskin tersebut.
  • Semakin tingginya perhatian dan bantuan dari pemerintah, pihak pengusaha dan perguruan tinggi untuk terus mengembangkan program KUBE tersebut.

 

About these ads

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s