Kemiskinan


BAB V

PEMBERDAYAAN  MASYARAKAT MISKIN MELALAUI KUBE

MASALAH SOSIAL DAN KEMISKINAN

  1. 1.      Pengentasan kemiskinan sebagai pemenuhan hak-hak dasar

 

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang di pengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain:  tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan, definisi kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpengaruh hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya.

Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Salah satu penyebab kegagalan kebijakan dan program pembangunan dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah lemahnya partisipasi mereka dalam perumusan dan pelaksaan kebijakan. Beban masyarakat miskin makin berat akibat besarnya tanggungan keluarga dan adanya tekanan hidup yang mendorong terjadinya migrasi. Menurut data Badan Pusat Statistik, rumah tangga miskin mempunyai rata-rata anggota keluarga lebih besar dari pada rumah tangga tidak miskin.

Sasaran penanggulangan kemiskinan dalam lima tahun mendatang adalah menurunnya jumlah penduduk miskin laki-laki dan perempuan dan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap. Secara rinci sasaran tersebut adalah:

  1. Menurunnya persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan menjadi 8,2% pada tahun 2009;
  2. Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau;
  3. Terpenuhinya pelayanan kesehatan yang bermutu;
  4. Tersedianya pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan merata;
  5. Terbukanya kesempatan kerja dan usaha;
  6. Terpenuhinya kebutuhan perumahan dan sanitasi yang layak dan sehat;
  7. Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan aman bagi masyarakat miskin;
  8. Terbukanya akses masyarakat miskin dalam pemanfaatan SDA dan terjaganya kualitas lingkungan hidup;
  9. Terjamin dan terlindunginya hak perorangan dan hak komunal atas tanah;
  10. Terjaminnya rasa aman dari tindak kekerasan; dan
  11. Meningkatnya partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan.

Sasaran di atas, dalam artian untuk: pemenuhan hak atas pangan bagi masyarakat miskin laki-laki dan perempuan, pemenuhan hak dasar masyarakat miskin atas layanan kesehatan yang bermutu, pemenuhan hak masyarakat miskin untuk memperoleh layanan pendidikan yang bebas biaya dan bermutu serta tanpa diskriminasi gender.

  1. 2.      Komitmen global dalam kemiskinan

Komitmen dunia untuk mengurangi kemiskinan telah diungkapkan. Terutama oleh Kofi Anand yang pada waktu itu masih memimpin PBB dalam kesempatan sebuah sidang umum. Di milenium kedua PBB mempelopori pertemuan tingakat tinggi yang menghasilkan Tujuan Pembangunan Milenium (TPM) atau dikenal dengan Milenium Development Goals (MDGs).

Tujuan Pembangunan Milenium (TPM) antara lain memuat komitmen komunitas internasional terhadap pengembangan visi pembangunan. TPM terdiri dari 8 butir kesepakatan. Anatara lain:

  1. Menghapuskan tingkat kemiskinan dan kelaparan;
  2. Mencapai pendidikan dasar secara universal;
  3. Mendorong kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan;
  4. Mengurangi tingkat kematian anak;
  5. Meningkatkan kesehatan ibu;
  6. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya;
  7. Menjamin keberlanjutan lingkungan ;
  8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Dari kedelapan butir TPM atau MDGs ini, isu kemiskinan menempati butir paling pertama. Dalam hal ini, pemberantasan kemiskinan di dunia mentargetkan pada tahun 2015 untuk mengurangi setengah dari penduduk dunia yang berpenghasilan kurang dari 1 US$ sehari dan mengalami kelaparan. Hal ini membuktikan masalah kemiskinan sebagai masalah utama dunia.

  1. 3.      Tanggung jawab siapa penanggulangan kemiskinan

Berkaitan dengan penanganan kemiskinan di era global, maka sering timbul pertanyaan mengenai tanggung jawab dalam penanggulangan kemiskinan.

Jika berkaitan dengan model sistem kesejahteraan sosial di berbagai negara, sedikitnya kita mengenal empat model sistem untuk kesejahteraan sosial yakni:

Pertama, model universal yang dianut oleh negara-negara Skandinavia, seperti Swedia, Norwegia, Denmark, dan Firlandia. Dalam model ini, pemerintah menyediakan jaminan sosial kepada semua warga negara secara melembaga dan merata.

Kedua, model institusional yang dianut oleh Jerman dan Austria. Seperti model pertama, jaminan sosial dilaksanakan secara melembaga dan meluas.

Ketiga, model residual yang dianut oleh AS, Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Jaminan sosial dari pemerintah lebih diutamakan kepada kelompok lemah, seperti orang miskin, cacat, dan pengangguaran.

Keempat, model minimal yang dianut oleh gugus negara-negara latin dan Asia. Anggaran negara untuk program sosial sangat kecil, di bawah 10% dari total pengeluaran negara.

Dalam pembangunan kesejahteraan sosial, Indonesia jelas tidak sepenuhnya menganut negara kesejahteraan. Meskipun Indonesia menganut prinsip keadilan sosial (sila kelima Pancasila) dan secara eksplisit konstitusinya (pasal 27 dan 34 UUD 1945) mengamanatkan tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial, namun letak tanggung jawab pemenuhan kebutuhan kesejahteraan sosial adalah tanggung jawab seluruh komponen bangsa.

  1. 4.      Penanggulangan kemiskinan di indonesia

Menteri sosial, telah mengemukakan lima permasalahan sosial pokok yang harus ditangani pemerintah (depsos) antara lain masalah kemiskinan, kecacatan, ketunaan, keterlantaran, dan korban bencana baik alam dan sosial. Dalam pengurangan kemiskinan, kepercayaan pemerintah juga makin diberikan kepada departemen sosial sebagai penanggung jawab anggaran program subsidi langsung tunai (SLT) yang di salurkan langsung kepada penduduk miskin beberapa waktu lalu. Program itu kini berganti menjadi bantuan tunai masyarakat (BTB) dengan nama: Program Keluarga Harapan (PKH).

Ketika itu program SLT banyak menimbulkan pro dan kontra. Namun harus pula diakui bahwa program itu telah berhasil dilihat dari sisi; pertama, berhasil menjaga si miskin tidak goncang/panik menghadapi kenaikan harga BBM. Kedua, berhasil memberikan pertolongan secara cepat tanpa prosedur berbelit. Ketiga, membuktikan kepercayaan pemerintah kepada rakyat untuk menerima secara langsung dan menggunakan dananya sesuai kebutuhan.

Pemberdayaan mempunyai beberapa pengertian. Menurut Merriam Webster dan Oxford English Dictionary kata empower mengandung dua arti. Pertama adalah pengertian to give ability to or to anable, yaitu memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas pada pihak lain. Sedangkan dalam pengertian kedua diartikan sebagai upaya memberi kemampuan dan keberdayaan.

Selanjutnya, A.M.W. Pranarka dan Vidhyadika Moelyarto menempatkan konsep pemberdayaan atau empowerment sebagai bagian dari upaya membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat bangsa, pemerintah, negara dan tata dunia dalam rangka aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab sehingga konsep pemberdayaan pada dasarnya, upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab.

Hulme dan Turner (1990) berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberi pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional.

BAB VI

PEMAHAMAN DAN ORGANISASI KUBE

 

  1. 1.      PEMAHAMAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)
  2. A.     Pengertian dan jenis Kube

1)      Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah kelompok  warga atau keluarga binaan sosial yang dibentuk oleh warga atau keluarga binaan sosial yang telah dibina melalui proses kegiatan PROKESOS untuk melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan usaha ekonomi dalam semangat kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

2)      KUBE merupakan metode pendekatan yang terintegrasi dan keseluruhan proses PROKESOS dalam rangka MPMK.

3)      KUBE tidak dimaksudkan untuk menggantikan keseluruhan prosedur buku PROKESOS kecuali untuk Program Bantuan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin yang mencakup keseluruhan proses. Pembentukan KUBE dimulai dengan proses pembentukan kelompok sebagai hasil bimbingan sosial, pelatihan keterampilan berusaha, bantuan stimulans, dan pendampingan.

  1. B.     Tujuan dan sasaran

Tujuan  KUBE diarahkan kepada upaya mempercepat penghapusan kemiskinan melalui:

  • Peningkatan kemampuan berusaha para anggota KUBE secara bersama dalam kelompok
  • Peningkatan pendapatan
  • Pengembangan usaha
  • Peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara para anggota KUBE dan dengan masyarakat sekitar.

Sasaran PROKESOS dalam kaitan dengan kebijakan MPMK adalah PMKS yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan rincian sebagai berikut:

  • Keluarga fakir miskin
  • Kelompok masyarakat terasing
  • Para penyandang cacat
  • Lanjut usia
  • Anak terlantar
  • Wanita rawan sosial ekonomi
  • Keluarga muda mandiri
  • Remaja dan pemuda
  • Keluarga miskin di daerah kumuh
  1. C.     Proses pembentukan Kube

1)      Pelatihan keterampilan berusaha, dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan praktis berusaha yang disesuaikan dengan minat dan keterampilan PMKS serta kondisi wilayah, termasuk kemungkinan pemasaran dan pengembangan hasil usahanya.

2)      Pemberian bantuan stimulan sebagai modal kerja atau berusaha yang disesuaikan dengan keterampilan PMKS dan kondisi setempat.

3)      Pendampingan, mempunyai peran sangat penting bagi berhasil dan berkembangnya KUBE, mengingat sebagian besar PMKS merupakan kelompok yang paling miskin dan penduduk miskin.

  1. D.     Organisasi dan manajemen
  • Kepengurusan KUBE
  • Keanggotaan KUBE
  • Administrasi KUBE
  1. E.     Karakteristik dan desain

   KUBE melibatkan banyak instansi pemerintah di berbagai tingkatan, pada tingkat nasional, depsos memegang tanggung jawab penuh terhadap pelaksaan proyek, termasuk merancang petunjuk teknis, standarisasi, akreditasi dan mengontrol progran serta memfasilitasi dukungan dana.

Pada di tingkat provinsi, gubernur bertanggung jawab untuk merancang operasional proyek dan melakukan pemantauan dan evaluasi proyek sampai dengan tingkat kabupaten. Sedangkan pada tingkat kabupaten, walikota atau bupati harus bertanggung jawab untuk alokasi dana bagi masing-masing lokasi sasaran dan untuk mendukung pelaksaan proyek. Agen mitra bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaksanaan proyek berjalan sesuai rencana dan pinjaman diterima oleh masyarakat miskin.

 

 

  1. F.      Mekanisme pelaksanaan

Secara khusus program telah memasukan tahapan sebagai berikut:

1)      Depkeu menyetujui usulan alokasi pendanaan dari Depsos;

2)      Depsos kemudian menunjuk Dirjen bidang Keamanan dan Bantuan Sosial sebagai koordinator nasional untuk program KUBE;

3)      Pemerintah kemudian menunjuk Bank BRI untuk menyalurkan dana bagi kelompok KUBE dan Dirjen bidang Keamanan dan Sosial. Bantuan sosial membuka rekening di bank BRI pusat;

4)      Dinsos kabupaten bersama-sama PINBUK membantu masyarakat untuk membentuk kelompok (KUBE) dan menunjuk LSM untuk menyalurkan dana bagi anggota kelompok KUBE;

5)      Masing-masing LKM yang ditunjuk harus membuka rekening di kantor cabang bank BRI;

6)      LKM mencairkan dana kepada para penerima manfaat (KUBE) sesuai dengan standar prosedur pelaksaan berdasarkan hasil kajian kredit.

 

 

  1. G.          Kajian dan temuan program

KUBE cukup potensial untuk pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan karena memakai mekanisme pinjaman berbasis simpanan. Namun, KUBE memiliki kelemahan dalam pelaksaan lapangan melalui pembentukan LKM baru. Akan tetapi, kapasitas LKM dalam proyek lain antara lain karena tenggang-rentang dalam kelompok berjalan dengan baik.

  1. H.    Pendokumentasian proyek

Dokumen proyek KUBE lengkap, kecuali laporan anggaran dan proyek yang sulit ditemui pada saat evaluasi. Kriteria pengidentifikasian penerima manfaat KUBE tidak dengan jelas dijabarkan pada saat dokumen-dokumen proyek dikaji, namun KUBE terlihat sangat berhasil dalam melayani masyarakat miskin di daerah yang juga miskin.

  1. I.       Pelaksanaan, efisiensi, dan manajemen proyek

Kelompok berbasis masyarakat KUBE merupakan ujung tombak untuk memastikan bahwa proyek telah mencapai tujuannya. Selain itu, LKM merupakan mitra strategis dalam melayani kelompok KUBE melalui penggalangan simpanan dan penyaluran pinjaman. Sebuah kelemahan kritis yang di alami oleh proyek ini adalah tidak memadainya sumber daya untuk memulai LKM, termasuk sumber daya manusia, teknis dan sistem.

 

  1. J.      Pencapaian tujuan

Tujuan pemberdayaan masyarakat proyek KUBE melalui pemberian pinjaman bagi orang miskin dan mendorong terbentuknya kelompok berbasis masyarakat sudah terpenuhi, tetapi tidak terlalu berhasil dalam mendukung dan mengembangkan LKM.

Berbagai masalah pembangunan kesejahteraan sosial, diperkirakan masih akan terus dihadapi dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini di tandai dengan masih rendahnya kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial, dan belum serasinya kebijakan kesejateraan sosial di tingkat nasional dan daerah. Perlindungan sosial yang ada saat ini seperti sistem jaminan sosial, masih belum banyak memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakat.

  1. K.    Peraturan pemerintah sebagai penjabaran undang-undang NOMOR 11/2009

Diundangkannya UU Nomor 11 Tahun 2009, pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dunia swasta, dan masyarakat memiliki tanggung jawab sosial ikut mengatasi permasalahan sosial di masyarakat. “Dalam pasal 27 disebutkan, tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial harus mengalokasikan anggaran, memberikan bantuan kepada masyarakat penyandang masalah sosial, memelihara taman makam pahlawan, melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

  1. L.     Pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia upaya menangani permasalahan sosial kemiskinan

Pemenuhan taraf kesejahteraan sosial perlu terus di upayakan mengingat sebagian besar rakyat Indonesia masih belum mencapai taraf kesejahteraan sosial yang diinginkannya. Kemampuan penanganan terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial pun menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan.

  1. 2.      Implementasi pemberdayaan melalui kube dan lkm

Pengalaman menunjukan, bila bantuan yang kita berikan salah, justru akan mematikan kemandirian, inisiatif dan menimbulkan ketergantungan bagi si miskin. Bantuan yang di berikan harus mampu merangsang pengembangan potensi si miskin untuk mampu berfungsi sosial. Dengan makin banyaknya masyarakat miskin yang tertampung dalam program penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan KUBE, maka semakin banyak pula penyandang miskin yang mempunyai harapan untuk terentas dari kubangan kemiskinan.

BAB VIII

PERANAN KUBE DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

  1. 1.      Kebijakan, strategi dan program pengembangan kube

1)      Kebijakan pokok pengembangan KUBE meliputi:

  • Meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan sosial
  • Memperluas jangkauan dan pelayanan KUBE
  • Peningkatan profesionalitas pelayanan KUBE
  • Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan KUBE

2)      Kebijakan pokok dimaksud juga menjadi dasar acuan pengembangan strategi KUBE yang dilaksanakan dalam semangat keterpaduan melalui strategi sebagai berikut:

  • Pemberdayaan mengandung makna pengakuan potensi pemberian kepercayaan dan peluang mendorong kemandirian serta peningkatan kemampuan untuk memecahkan masalah
  • Kemitraan ini mengandung makna kepedulian, kesetaraan, dan kemanfaatan timbal balik antara pihak-pihak yang bermitra.
  • Partisipasi mengandung makna adanya prakarsa dan peranan dari para anggota KUBE dalam pengambilan keputusan atau pilihan terbaik untuk peningkatan kesejahteraan sosialnya.

3)      Program pengembangan kube

  • Bantuan kesejahteraan sosial fakir miskin
  • Pembinaan kesejahteraan sosial masyarakat terasing
  • Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat
  • Pembinaan kesejahteraan sosial lanjut usia
  • Pembinaan kesejahteraaan sosial anak terlantar
  • Peningkatan peran wanita di bidang kesejahteraan sosial
  • Pembinaan keluarga muda mandiri
  • Pembinaan karang taruna
  1. 2.      Langkah-langkah dalam pengembangan kube

v  Penelusuran (assessment)

v  Penyuluhan sosial

v  Bimingan sosial

v  Pelatihan keterampilan berusaha

v  Pemberian bantuan stimulans

v  Pendampingan

v  Pembinaan lanjut

v  Pemantapan dan evaluasi

  1. 3.      Kriteria keberhasilan

1)      Secara umum:

v  Meningkatnya kemampuan memenuhi kebutuhan dasar manusia serta kesehatan dan pendidikan secara lebih layak

v  Meningkatnya dinamika sosial

v  Meningkatnya kemampuan dan keterampilan pemecahan masalah

2)      Secara khusus:

v  Berkembangnya kerja sama diantara sesama anggota KUBE dan antar KUBE dengan masyarakat sekitarnya

v  Mantapnya usaha KUBE

v  Berkembangnya jenis usaha KUBE

v  Meningkatnya pendapatan anggota KUBE

v  Tumbuhkembangnya kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dalam bentuk pengumpulan iuran kesetiakawanan sosial (IKS)

  1. 4.      Pembinaan, monitoring dan evaluasi
  • Pembinaan sebagai upaya untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penumbuhan dan pengembangan KUBE
  • Monitoring dan evaluasi untuk mengetahui perkembangan KUBE dan permasalahan yang merupakan hambatan serta upaya pemecahannya

 

  1. 5.      Konsep pengembangan kube

Pemberian bantuan stimulans sebagai modal kerja atau berusaha yang disesuaikan dengan keterampilan PMKS dan kondisi setempat. Bantuan ini merupakan hibah (bukan pinjaman atau kredit) akan tetapi diharapkan bagi PMKS penerima bantuan untuk mengembangkan dan menggulirkan kepada warga masyarakat lain yang perlu dibantu, selanjutnya KUBE dimonitoring yang dilakukan atau monitoring dan evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan KUBE dan permasalahan yang merupakan hambatan serta upaya pemecahannya, sehingga upaya penumbuhan dan pengembangan KUBE berjalan sesuai dengan rencana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 6.      Perbedaan koperasi dengan kube

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk mensejahterahkan anggotanya. Sedangkan KUBE adalah sekelompok warga atau keluarga binaan sosial yang dibentuk oleh warga atau keluarga binaan yang telah dibina melalui proses kegiatan PROKESOS untuk melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan usaha ekonomi dalam semangat kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. Adapun tujuan KUBE diarahkan kepada upaya mempercepat penghapusan kemiskinan. Dengan memperhatikan pengertian dan tujuan dari koperasi dan KUBE tersebut diatas jelas, perbedaan antara koperasi dan KUBE.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s