Perdagangan Anak


 

 

 

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak sebagai manusia yang masih kecil, sedang tumbuh dan berkembang, baik fisik mental maupun intelektualnya. Pada masa perkembangan tersebut setiap anak sedang berusaha mengenal dan mempelajari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat serta berusaha meyakininya sebagai bagian dari dirinya. Kondisi anak-anak tersebut sangat rentan untuk disalahgunakan oleh orang yang lebih dewasa. Salah satu penyalahgunaan terhadap anak adalah dengan memperdagangkan mereka.

Data UNICEF menyebutkan setiap tahun ada sekitar 1,2 juta anak di dunia menjadi korban perdagangan anak. Di Indonesia, sebanyak 100.000 anak menjadi korban perdagangan anak setiap tahun, dan dari jumlah tersebut, 40.000 hingga 70.000 di antaranya menjadi korban prostitusi. “Anak-anak yang terjebak dalam lembah prostitusi itu tersebar di 75.106 lokasi di Indonesia. Ini tidak mengherankan, karena di dunia ada sekitar 3.000 organisasi perdagangan anak, yang setiap waktu bisa mengancam keselamatan anak-anak,”

Perdagangan anak adalah permasalahan yang harus segera ditangani bukan hanya pada permukaannya saja, tetapi penanganannya harus tuntas sampai kepada akarnya. Anak-anak diperdagangkan dengan berbagai tujuan, banyak dari mereka yang berada pada kondisi yang mirip dengan perbudakan dimana anak tersebut tidak diberikan kebebasan oleh pemiliknya. Pengetahuan tentang perdagangan anak di Indonesia masih terbatas. Namun demikian ada indikasi kuat bahwa hal tersebut menjadi perhatian utama, tidak hanya menyangkut perdagangan didalam batas negara saja tetapi juga ada yang diperdagangkan antar negara.

Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak anak sesuai kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian juga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesbilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak sebagai penerus bangsa.

Indonesia telah mengambil kebijakan untuk meniadakan perdagangan anak, namun implementasi kebijakan tersebut masih dirasa kurang dan memang belum secara maksimal dalam mencegah masalah perdagangan anak ini.

2.1 Rumusan Masalah

Dari permasalahan tersebut maka dalam penelitian Studi kasus ini dapat di jabarkan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut :

  1. Apa yang dimaksud dengan “Trafficking”?
  2. Apa kebijakan yang terkait dengan anak yang diperdagangkan ?
  3. Bagaimana karakteristik anak yang diperdagangkan?
  4. Apa saja yang terkait dalam mengurangi perdagangan anak ini?

2.2 Tujuan Penulisan

  1. Mengetahui apa itu “Trafficking”
  2. Memahami seperti apakah perdagangan anak bisa terjadi
  3. Memahami karakter seperti apakah anak-anak yang diperdagangkan
  4. Pencegahan yang harus dilakukan dalam menangani “Trafficking”

2.3   Manfaat Penulisan

  1. Memberi sumbangan pengetahuan tentang implementasi kebijakan pemerintah mengenai anak yang diperdagangkan.
  2. Memberi gambaran mengenai anak yang diperdagangkan untuk menjadi bahan perhatian bagi pemerhati masalah kesejahteraan sosial khususnya tentang permasalahan anak.

2.4     Metode Penulisan

  1. Kajian Pustaka
  2. Internet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 2

LANDASAN TEORI

Sejarah perdagangan manusia pertama kali tercatatkan dalam Qur’an surat Yusuf ayat 20 “Dan mereka menjual Yusuf dengan harga murah…

Perbudakan dan perdagangan budak adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang pertama, yang diakui merupakan kejahatan internasional, walaupun kejahatan itu baru merupakan subyek dan perjanjian internasional yang komprehensif ketika konvensi perbudakan tahun 1926 diadopsi. Bentuk tradisional dari perbudakan dan perdagangan budak memang hampir tidak ada lagi, namun bentuk lain dari perbudakan tetap ada seperti perhambaan (servitude), kerja paksa (forced labour) dan perdagangan manusia khususnya wanita dan anak-anak juga termasuk didalamnya perdagangan organ-organ tubuh manusia seperti belakngan ini sedang marak dibicarakan.

Perdagangan anak, Child Trafficking di Indonesia telah mendapat perhatian dari berbagai kalangan, antara lain para peneliti, sebagaimana kita temukan dari beberapa literatur  hasil penelitian mereka. Irwanto, Ph.D, Psikolog Universitas Atmajaya, Fentiny Nugroho dan Johanna Debora Imelda, melakukan penelitian pada tahun 2001 di empat lokasi – Pulau Bali, Jakarta, Medan, dan Pulau Batam tentang perdagangan anak yang bertujuan antara lain: menggambarkan kebijakan-kebijakan nasional yang relevan dengan masalah perdagangan anak, dan menjelaskan gejala-gejala yang dijumpai dalam perdagangan anak di Indonesia terutama Jakarta, Medan, Bali, dan Batam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan informan meliputi pejabat pemerintah, penegak hukum, aktivis LSM, pendidik, dan akademisi, serta wartawan.

Kesimpulan penelitian yang dituangkan dalam buku ”Perdagangan Anak di Indonesia,” 2001 (Irwanto, 2001:126-134) adalah: Karena kompleksnya masalah perdagangan anak, maka perlu upaya menggalang kerja sama melalui kemitraan yang menjadi satu-satunya cara yang harus dikembangkan di masa datang supaya penanganan masalah ini menjadi lebih efektif.

Mengatasi permasalahan perdagangan anak tidak hanya melibatkan satu lembaga, akan tetapi harus melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada di masyarakat, yaitu instansi-instansi pemerintah, LSM, organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam sebuah kemitraan yang diperkuat oleh peraturan pemerintah, paling tidak keputusan menteri untuk bersama-sama menangani masalah perdagangan anak.

Penelitian International Labor Organization (ILO)  tentang Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia pada tahun 2002, yang kemudian hasilnya dipublikasikan melalui buku ”Bunga-Bunga Di Atas Padas : Fenomena Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia,” menyimpulkan tidak tertutup kemungkinan pada penyaluran ”Pekerja Rumah Tangga Anak” terjadi trafiking anak.

Hal ini setidaknya diindikasikan dengan terdapatnya Pekerja Rumah Tangga Anak yang ketika berangkat dari kampungnya, tidak untuk dijadikan sebagai Pekerja Rumah Tangga, tetapi dipekerjakan di tempat lain yang tidak sesuai dengan perjanjian semula (Pandji Putranto, dkk., 2004:190) .

Masalah kemiskinan dan kurangnya koordinasi pemerintah didalam memberikan penyuluhan terhadap seluruh rakyat indonesia tentang betapa berbahayanya dampak atau akibat yang ditimbulkan dari human trafficking itu sendiri. Pemerintah harusnya memberikan pengarahan baik dari segi agama, moral, hukum dan juga ekonomi.

Industri seks sebagai salah satu contohnya, selain menimbulkan human, social and economic cost yang tinggi, juga menyebarkan penyakit kelamin dan HIV/AIDS. Bagi anak yang dilacurkan, terampaslah peluang mereka untuk memperoleh pendidikan dan untuk mencapai potensi pengembangan sepenuhnya, yang berarti merusak sumber daya manusia yang vital untuk pembangunan bangsa.

 

 

BAB 3

PEMBAHASAN

3.1  Definisi Konsep

Perdagangan anak yang dipahami dalam makalah ini perdagangan manusia: “Perdagangan manusia berarti pengerahan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang dengan menggunakan berbagai ancaman atau paksaan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan berupa pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan izin dari orang yang memiliki kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi.

Trafiking, menurut ICMC/ACIL tidak hanya merampas hak asasi tapi juga membuat mereka rentan terhadap pemukulan, penyakit, trauma dan bahkan kematian. Pelaku trafiking menipu, mengancam, mengintimidasi dan melakukan tindak kekerasan untuk menjerumuskan korban ke dalam prostitusi.

Pelaku trafiking menggunakan berbagai teknik untuk menanamkan rasa takut pada korban supaya bisa terus diperbudak oleh mereka. Menurut ICMC/ACIL, beberapa cara yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban antara lain (ICMC/ACIL-Mimpi Yang Terkoyak, 2005): 

1.  Menahan gaji agar korban tidak memiliki uang untuk melarikan diri

2.  Menahan paspor, visa dan dokumen penting lainnya agar korban tidak dapat bergerak leluasa karena takut ditangkap polisi;

3.  Memberitahu korban bahwa status mereka ilegal dan akan dipenjara  serta dideportasi jika mereka berusaha kabur

4.  Mengancam akan menyakiti korban dan/atau keluarganya

5.  Membatasi hubungan dengan pihak luar agar korban terisolasi dari mereka yang dapat menolong

6.  Membuat korban tergantung pada pelaku trafiking dalam hal makanan, tempat tinggal, komunikasi jika mereka di tempat di mana mereka tidak paham bahasanya, dan dalam “perlindungan” dari yang berwajib

7.  Memutus hubungan antara pekerja dengan keluarga dan teman

 

3.2 Anak dan Hak Anak

Anak adalah manusia yang belum matang, didefinisikan dalam hukum internasional adalah  mereka yang berusia dibawah 18 tahun. Masa kanak-kanak adalah suatu tahapan dalam siklus kehidupan anak sebelum mereka mendapat peran dan bertanggung jawab penuh sebagai orang dewasa. Masa anak masih memerlukan perhatian dan perlindungan khusus, seiring dengan persiapan menuju pada kehidupan mereka menjadi orang dewasa. Meskipun demikian, setiap kebudayaan memiliki kata yang berbeda untuk berbagai tahapan dalam masa kanak-kanak, dan harapan tentang apa yang dapat dilakukan anak pada masing-masing tahapan.

Anak bukanlah obyek namun subyek dari hak-hak asasi manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam seluruh dokumen Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Seorang anak memiliki kebutuhan atas kesehatan, pendidikan dan pengalaman. Mereka juga pengguna dari pelayanan seperti perumahan air dan sanitasi. Oleh karena itu penelitian seluruh kehidupan anak dan bukan hanya berkonsentrasi pada satu aspek saja.

Indonesia telah meratifikasi KHA (CRC). Ini berarti bahwa bekerja dengan anak mencakup mereka yang berusia antara 0 – 18 tahun. Hak-hak dalam CRC juga berarti bahwa seluruh keputusan yang diambil oleh orang dewasa atas nama anak-anak harus diperhitungkan bagi kepentingan terbaik anak, dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat mereka secara berkelanjutan karena mereka mengembangkan kemampuan untuk mengekspresikan dirinya sendiri. Penelitian ini harus memperhitungkan pendapat anak, dengan menggunakan metode yang membantu mereka untuk mengekspresikan gagasan-gagasan sehingga mereka tidak dirugikan.

3.3 Anak Yang Di Perdagangkan

Perdagangan anak adalah suatu permasalahan yang berdampak pada negara diseluruh dunia. Pada umumnya alur perdagangan adalah dari megara-negara yang kurang berkembang menuju negara-negara industri, termasuk amerika serikat atau menuju negara-negara tetangga yang secara marjinal mempunyai standard hidup yang lebih baik. Perdagangan anak merupakan tindak kejahatan yang bergerak dibawah tanah maka tidak ada data statistik yang pasti mengenai batasan permasalahan dan perkiraan-perkiraan yang tepat.

Definisi pemerintah Amerika Serikat mengenai perdagangan manusia khususnya anak meliputi : “Semua tindakan yang terlibat dalam memindahkan, menahan atau menjual manusia didalam suatu bangsa atau perbatasan internasional melalui pemasaan, penculikan, atau dengan penipuan dengan tujuan menempatkan orang-orang dalam situasi kerja paksa atau pelayanan seperti prostitusi yang terpaksa, pembantu rumah tangga, alat pembayar hutang, atau praktek-praktek perbudakan sejenis. “

Ada beberapa bentuk perdagangan manusia yang terjadi pada perempuan dan anak :

  1. Kerja paksa seks dan ekploitasi Seks – baik diluar maupun di dalam negeri.

Dalam banyak kasus, perempuan dan anak-anak dijanjikan bekerja sebagai buruh migran, PRT, pekerja restoran, penjaga toko, atau pekerjaan tanpa keahlian tetapi kemudian dipaksa bekerja pada industri seks saat mereka tiba di daerah tujuan.  Kasus lain menyebutkan, beberapa  perempuan tahu bahwa mereka akan memasuki industri seks tetapi mereka ditipu dengan kondisi kerja dan mereka dikekang dibawah paksaan dan tidak diperbolehkan menolak bekerja.

  1. Pembantu Rumah Tangga (PRT).

Baik diluar maupun didalam negeri, anak yang diperdagangkan ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang termasuk jam kerja wajib yang sangat panjang, penyekapan illegal, upah yang tidak dibayar atau dikurangi, kerja karena jeratan utang, penyiksaan fisik ataupun psikoligis, penyerangan seksual, tidak diberi makan atau kurang makanan, dan tidak boleh menjalankan agamanya atau diperintah untuk melanggar agamanya. Beberapa majikan dan agen menyita paspor dan dokumen lain untuk memastiklan para pembantu tersebut tidak mencoba melarikan diri.

  1. Bentuk lain dari kerja migran .

Baik diluar maupun dalam negeri, meskipun banyak orang Indonensia yang bermigrasi sebagai PRT , yang lainnya dijanjikan mendapatkan pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian dipabrik, restoran, industri cottage, atau toko kecil. Beberapa dari buruh migran ini ditarik kedalam kondisi kerja yang sewenang-wenang dan berbahaya dengan bayaran sedikit atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Banyak juga yang dijebak ketempat kerja seperti melalui jeratan utang, paksaan atau kekerasan.

Perdagangan anak terjadi di seluruh Indonesia dengan beberapa ditenggarai sebagai daerah pengirim/asal, penerima dan transit, secara umum daerah-daerah itu terkait dengan daerah-daerah pengirim/asal, penerima dan transit untuk buruh migran, karena biasanya trafiking akan memangsa orang-orang yang mencari kerja jauh dari rumah/tempat asal mereka.

  1. Daerah pengirim/asal : daerah pengirim/asal adalah daerah asal korban, Daerah pengirim cenderung merupakan daerah yang minim dan biasanya pedesaan dan relatif miskin. Daerah-daerah pengirim ini biasanya berlokasi di Jawa, miskipun Lombok, Sulawesi Utara dan Lampung juga dikenal sebagai daerah pengirim.
  1. Daerah penerima : daerah penerima adalah daerah-daerah kemana para korban dikirim. Tujuan tertentu mempunyai ciri trafiking tertentu. Misalnya ;

Kerja seks secara paksa : Batam, Jakarta, Bali, Surabaya, Papua dan daerah lainnya dimana industri seks dan pariwisata ditemukan di Indoensia, Jepang, Malaysia, Singapura dan Korea Selatan dikenal sebagai daerah tujuan Internasional.

Indonesia sebagai negara penerima : Ada beberapa bukti bahwa para perempuan juga ditrafik ke Indonesia dari Asia dan Eropa untuk bekerja di industri seks. Daerah Transit,  Daerah transit adalah daerah-daerah yang dilewati oleh para korban sebelum sampai ketempat tujuan, kebanyakan daerah transit adalah daerah-daerah yang memiliki pelabuhan, bandara, terminal transportasi darat yang besar dan daerah-daerah perbatasan International, ini termasuk Jakarta, Batam, Surabaya,  Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Lampung.

3.4  Unsur-Unsur Perdagangan Anak

Adapun unsur-unsur yang bisa menjadi indikasi adanya perdagangan anak adalah

  1. Unsur kegiatan /aksi yang meliputi perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang (manusia)
  2. Unsur sarana menjamin kegiatan/aksi yang meliputi ancaman, atau paksaan dengan kekerasan atau dengan cara-cara kekerasan lain, penculikan, penipuan, penyiksaan / penganiayaan, pemberian atau penerimaan pembayaran, atau tindakan penyewaan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu untuk persetujuan atau mengendalikan orang lain
  3. Unsur maksud kegiatan/aksi yang meliputi eksploitasi pada anak dengan cara-cara tertentu

 

3.5  Faktor-faktor Penyebab

Terdapat banyak penyebab perdagangan anak. Sebab-sebab ini rumit dan seringkali saling memperkuat satu sama lain.  Jika melihat perdagangan anak sebagai pasar global, para korban merupakan persediannya, dan para majikan yang kejam atau pelaku eksploitasi seksual mewakili permintaan.

  1. Penyediaan korban didorong oleh banyak faktor termasuk kemiskinan, daya tarik standar hidup di tempat lain yang dirasakan lebih tinggi, lemahnya strukur sosial dan ekonomi, kurangnya kesempatan bekerja, kejahatan yang terorganisir, kekerasan terhadap wanita dan anak-anak, diskriminasi terhadapt wanita, korupsi pemerintah, ketidakstabilan politik, konflit bersenjata, dan tradisi-tradisi budaya seperti perbudakan tradisional. Di beberapa masyarakat, sebuah tradisi   memungkinkan anak ketiga atau keempat dikirim untuk hidup dan bekerja di   kota dengan seorang anggota keluarga jauh (seringkali seorang “paman”), dengan janji akan memberi pendidikan dan pelajaran berdagang kepada anak. Dengan mengambil keuntungan dari tradisi ini, para pelaku perdagangan seringkali memposisikan diri mereka sebagai agen pekerjaan, yang membujuk para orang tua untuk berpisah dengan seorang anak, tetapi kemudian memperdagangkan anak tersebut untuk bekerja sebagai pekerja seks, pelayan rumah, atau perusahaan komersil. Akhirnya, keluarga tersebut hanya menerima sedikit upah kalaupun ada, sedangkan anak tersebut tetap tidak bersekolah dan tidak mendapatkan pelatihan, serta terpisah dari keluarganya, dan harapan akan kesempatan ekonomi pun tidak pernah terwujud.
  2. Di sisi permintaan, faktor-faktor yang membawa pada perdagangan manusia mencakup industri seks, dan permintaan akan tenaga kerja yang dapat dieksploitasi. Pariwisata seks dan pronografi anak telah menjadi industri dunia luas, yang difasilitasi oleh teknologi seperti internet, yang secara berlebihan memperluas pilihan-pilihan yang tersedia bagi para pelanggan dan memungkinkan adanya transaksi yang cepat dan hampir tidak terdeteksi. Perdagangan manusia juga ditimbulkan oleh adanya permintaan global atas tenaga kerja yang murah, rentan, dan ilegal. Misalnya, salah satu permintaan terbesar di negara-negara makmur Asia Timur adalah pelayan rumah tangga yang terkadang menjadi korban eksploitasi atau kerjapaksa.

 

3.6  Modus Operandi

Para pelaku perdagangan mencari orang-orang yang rentan sebagai mangsanya. Sasaran mereka seringkali adalah anak-anak dan wanita muda, dan cara mereka sangat kreatif dan kejam, direncanakan untuk menipu, mencurangi, dan memenangkan kepercayaan diri korban-korban potensial. Seringkali kelicikan ini dilakukan dengan memberikan janji-janji pernikahan, pekerjaan, kesempatan mendapat pendidikan, atau kehidupan yang lebih baik.

Misalnya, pelaku perdagangan dapat berpura-pura sebagai pedagang yang sukses, membujuk orang tua sang gadis dengan mengatakan bahwa dia adalah pasangan yang cocok. Setelah menikah, gadis tersebut disiksa secara seksual dan dijual sebagai pekerja seks. Beberapa pria diketahui telah “menikahi” lebih dari selusin wanita dari desa yang berbeda dengan menggunakan taktik ini.

3.7 Temuan Peristiwa

Pemenuhan dan perlindungan hak anak merupakan pusat dari seluruh upaya untuk mencegah dan memberantas perdagangan anak. Anak-anak yang menjadi korban harus diidentifikasi sebagaimana mestinya. Kepentingan anak tentunya menjadi pertimbangan utama dalam memberikan bantuan dan perlindungan secara tepat. Semua pihak terutama negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk bertindak segera guna mencegah perdagangan anak, menuntut para oknum pelaku perdaganyan anak, serta membantu dan melindungi korban. Langkah-langkah anti perdagangan anak haruslah digalakkan dengan mengatasi akar permasalahan, membasmi keterlibatan atau keterkaitan sektor publik, memberikan bantuan hukum, menjamin korban memperoleh perawatan fisik dan psikologis yang memadahi dan  mengembalikan ke daerah/negara asal. Dalam mengatasi permasalahan ini Departemen Sosial mengembangkan pelayanan melalui Rumah Perlindungan Sementara Anak (RPSA).

Menurut  informan yang kesehariannya adalah pengurus RPSA  ada terdapat 112 kasus yang ditangani oleh Rumah Rerlindungan Sementara Anak (th 2006). Beberapa kasus yang menyangkut anak yang diperdagangkan antara lain ;

Kasus 1

Tsunami menyebabkan terpisahnya anak dengan orang tuanya (sparate children). Pada waktu terjadi Tsunami di aceh dan sekitarnya, termasuk daerah Nias ada beberapa oknum yang memanfaatkan kondisi tersebut yaitu dengan membawa anak-anak tersebut ke Jakarta. Kasus anak nias ketika terjadi korban tsunami yang di bawa ke Jakarta tanpa dokumen yang jelas dan ketika dimintai penjelasan argumennya ada unsur kebohongan. Anak tersebut akan diperjual belikan kepada orang lain yang dengan memobilisasi dan ada motif ekonomi.

Kasus 2

Anak sulung dari tiga bersaudara. Ayahnya meninggalkan ia dan ibunya ketika ia masih kecil. Karena tidak tahan menjanda ibunya menikah lagi dengan seorang laki-kali yang lebih muda yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Ibunya sering disakiti oleh suaminya. B memutuskan bekerja setelah tamat SMA untuk membantu ekonomi keluarga. Setelah tamat SMA, melalui calo ia dijanjikan bekerja disebuah pabrik elektronik di Malaysia dengan gaji RM.600/bulan. Agency memalsu identitas dan menjualnya ke perusahaan pengalengan dengan gaji RM 350 dan potongan  RM 150 selama 6 bulan. Ia diharuskan lembur 5 jam perhari untuk mencapai target produksi. Semua dokumen dirampas oleh perusahaan. Karena tidak kuat bekerja, pada bulan ke tujuh ia lari dari perusahaan tersebut dan bertemu dengan seorang laki-laki dan memperlakukan tidak wajar.

Dari kedua kasus diatas terdapat banyak alasan mengapa jumlah perdagangan anak semakin meningkat. Secara umum bisnis kejahatan didasari oleh kemiskinan, penderitaan, bencana alam, krisis dan terabaikan. Globalisasi ekonomi dunia telah meningkatnya jumlah perpindahan orang-orang hingga melintasi perbatasan negara baik secara legal maupun ilegal khususnya negara miskin menuju negara makmur. Kejahatan yang terorganisir secara internasional mengambil keuntungan dengan adanya lalu lintas orang-orang, uang barang sehingga mereka dapat memperluas jaringan internasional.

Faktor penawaran dan permintaan merupakan penyebab terjadinya perdagangan terhadap anak. Kegiatan yang kontradiksi dengan martabat kemanusiaan ini berlangsung dengan melibatkan berbagai pihak, seperti orang tua, tetangga, teman, saudara, broker, pimpinan formal dan informalbaik di daerah maupun daerah tujuan. Keterlibatannya terorganisir dalam jaringan yang rapi baik lokal, nasional maupun internasional. Korban dijanjikan pekerjaan di kota besar atau luar negeri dengan gaji tinggi dan diiming-imingi pekerjaan, seperti model, penari, pelayan hotel, pelayan supermarket, dll.Berbagai cara ditempuh menjebak korbannya, bahkan dilakukan dengan mengikat orang tuanya dengan jeratan hutang atau menculik korbannya langsung untuk dibawa ke daerah tujuan.

Dampak terhadap anak korban perdagangan dari segi fisik anak masih berada pada masa pertumbuhan dan belum sepenuhnya terbentuk. Menjadi korban perdagangan dalam  kegiatan  prostitusi jelas mempengaruhi perkembangan fisik karena pekerjaan yang dilakukan dapat merusak alat reproduksi dan tertular penyakit menular seksual. Sedangkan secara kejiwaan anak korban perdagangan dimungkinkan mengalami gangguan yang disebabkan oleh kekerasan fisik, isolasi sosial, kekerasan seksual dan rasa takut atau malu. Kondisi ini berdampak menimbulkan rasa takut, trauma dan depresi pada korban.  begitu juga gangguan psikososial, dimana korban akan mengalami ketakutan, agresif, penarikan diri dan berbagai kesulitan dalam berhubungan dengan orang lain, seperti berbagai kesulitan untuk belajar, bergaul dan lain-lainnya adalah reaksi normal terhadap situasi sulit yang dihadapi. Semestinya anak-anak patut dilindungi psikososialnya, karena mereka berada pada masa pertumbuhan dan perkembangan, serta membutuhkan bantuan orang lain untuk mengatasi kesulitannya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 4

PENUTUP

4.1 Solusi Bagaimana Pencegahan Perdagangan Anak

Undang-undang dan kebijakan berikut relevan untuk memberikan perlindungan kepada korban trafiking,  UU No.37/1997 tentang Hubungan Luar Negeri : Undang-undang ini dapat digunakan untuk melindungi orang Indonesia yang tertrafik diluar negeri .

Pasal 19 : pasal ini menyatakan bahwa Perwakikan Republik Indonesia berkewajiban untuk memberikan pengayoman, perlindungan dan bantuan hukum kepada warga negara Indonesia di Luar negeri.

Pasal 21: Pasal ini menyatakan bahwa perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan serta memulangkan warga negara Indoensia yang terancam oleh bahaya yang nyata atas biaya negara.

Tidak ada sanksi yang dinyatakan undang-undang ini bagi aparat Deplu yang gagal menunaikan kewajiban-kewajiban ini. Pembuat kebijakan idealnya harus memperjelas peran dan mengembangkan peran konsulat serta kedutaan untuk memberikan layanan dan perlindungan bagi orang Indonesia korban trafiking diluar negeri. Ada juga bagi staf kedutaan untuk menerima pelatihan serta sumber-sumber yang perlu untuk memenuhi tanggungjawab ini. Definisi Trafiking Indonesia (dari RUU Anti Trafiking) Indonesia belum memeliki definisi  trafiking yang melindungi hokum, namun  hal ini telah dinyatakan sejak lama di dalam KUHP tahun 2002, Indonesia mendefinisikan trafiking dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) yang tidak memilik kekuatan hokum dalam KUHP (hanya bertujuan untuk membantu orang membaca Rencana  Aksi Nasional ). DPR kini sedang membahas RUU Anti Trafiking yang akan mendinisikan trafiking dan cocok dengan KUHP. Definisi dalam lembar pegangan berasal dari RUU ini dan belum disahkan. Kemungkinan besar pembuat kebijakan akan memodifikasikan bahasannya sebelum mengesahkan RUU ini akhir tahun 2005 atau 2006 ini.

Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan:

  1. Perdagangan Orang adalah : tindakan secara melawan hukum merekrut, mengirim dan menyerahterimakan orang untuk tujuan eksploitasi baik fisik, seksual maupun tenaga dan menimbulkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
  2. Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan perdagangan orang yang memenuhi unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Program untuk pengurangan WTS disebutkan dilaksanakan dari tahun 2001 – 2005. Kegiatan-kegiatannya terbatas pada pemberikan konsultasi dan pelatihan ke­terampilan. Pen­­didikan merupakan prioritas pertama pada 2001 – 2005 untuk me­lak­sanakan misi mengembangkan sumber daya manusia. 

  1. Pemerataan mem­per­oleh pen­­di­dikan,
  1. Kualitas dan relevansi pen­di­dikan,
  2. Manajemen pendi­dik­an, dan
  3. Efek­tivitas penye­leng­garaan pen­di­dikan  

Upaya Masyarakat

Salah satu upaya masyarakat dilakukan Yayasan Kese­jah­teraan Anak Indo­ne­sia (YKAI) atas dukungan ILO dalam Program Prevention of Child Trafficking for Labor and Sexual Exploitation di Kabupaten Indramayu. Menurut Action Pro­gram Summary Outline (ILO, 2004: 5), tujuan dari program ini adalah:

 

  1. Memperbaiki kualitas pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah Menegah Atas untuk memperluas angka partisipasi anak laki-laki dan anak perempuan di dua kecamatan;
  1. Mendukung keberlanjutan pendidikan dasar untuk anak perempuan setelah lulus sekolah dasar;
  2. Menyediakan pelatihan keterampilan dasar untuk memfasilitasi kenaikan penghasilan;
  3. Menyediakan pelatihan kewirausahaan dan akses ke kredit keuangan untuk memfasilitasi usaha sendiri;
  4. Merubah sikap dan pola fikir keluarga dan masyarakat terhadap trafiking anak.

Inti program ini mencegah anak-anak perempuan dilacurkan dengan meng­upayakan:

  1. Peningkatan partisipasi pendidikan anak-anak baik formal maupun non formal,  
  1. Pemberian peluang kerja, dan
  2. Pe­nya­daran masya­ra­kat untuk mencegah perdagangan anak untuk pelacuran.  

Kegiatan-Kegiatan

Program menggunakan basis masyarakat karena dilakukan di tengah-te­ngah masyarakat. Kegiatan-kegiatan program yang dimaksud adalah:

  1. Sanggar belajar dan tempat pendampingan bagi anak dan masyarakat.
  1. Catch-up Education (CE), yaitu kegiatan persiapan masuk kembali se­kolah bagi anak-anak yang telah putus sekolah maupun mereka yang rawan putus sekolah, baik di SD maupun SLTP. Kegiatan ini ber­lang­sung dalam dua bulan sebanyak 24 sesi pada bulan Mei dan Juni menjelang tahun ajar­an baru.
  2. Program beasiswa untuk anak-anak peserta CE.
  3. Penyelenggaraan Pendidikan SMP Terbuka. Program ini bekerjasama dengan SMP induk.
  4. Perpustakaan Keliling juga untuk meningkatkan minat baca anak dari Bank Niaga menyediakan buku-buku pelajaran dan bacaan untuk anak-anak SD dan SLTP.
  5. Pelatihan keterampilan kerja
  6. Pelatihan guru SD dan SLTP untuk me­ning­katkan sen­si­vitas dan res­pon­sivitas mereka terhadap masalah trafiking dengan mening­katkan ke­mam­puannya dalam melaksanakan tugas-tugas mendidik dan mengajar.
  7.  Radio Komunitas yang bertujuan untuk menyebarluaskan infor­masi pen­di­dikan untuk penya­dar­an ma­sya­rakat. Isi acara adalah 60% pendidikan dan 40% hiburan. Radio ini dikelola oleh Sanggar dengan pa­ra penyiarnya ada­lah warga se­tem­pat dan anak-anak binaan.

4.2  Kesimpulan

Akibat dari permasalahan perdagangan anak adalah anak berada dalam situasi yang buruk yaitu dipekerjakan mirip dengan perbudakan, sebagai pembantu rumah tangga, dijadikan pengemis, untuk perdagangan obat terlarang, bahkan tidak sedikit yang dilacurkan. Perdagangan anak dilakukan dengan berbagai motif dan bahkan orang yang melakukan perdagangan anak sendiri terkadang tidak tahu bahwa itu sebenarnya adalah perdagangan anak. Berbagai alasan dipakai untuk membujuk korbannya dan kebanyakan bermotif ekonomi.

Perdagangan anak merupakan segala tindakan pelaku trafiking yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan atau antar negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau ditempat tujuan, perempuan dan anak dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misal ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang dan lain-lain), memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, dimana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk phaedopili), buruh migran legal mau pun ilegal, adopsi anak, pekerjaan jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang dan penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.

Seiring perubahan aktu dan zaman yang berubah, harus adanya keterpaduan antara aparat penegakan hukum dan masyarakat untuk bisa menimal kan perdagangan anak ini. Walau sebenarnya masih harus bekerja kerasnya seluruh aspek dalam  menanggulangi permasalahan ini, karena sesungguhnya fakta dilapangan kasus seperti ini bukannya mengurang, namun malah bertambah, dan tidak membuat jera para pelakunya.

Kesadaran setiap individu harus benar-benar tinggi, jagalah keluarga kita sendiri, karena keluarga adalah sesuatu yang berharga dihidup kita. Tanpa adanya kesadaran kita bersama takan ada penyelesaian yang berarti dalam permasalahan ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Undang-undang No 4 (1979) Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang No 23 Tahun 2005 Tentang Perlindungan Anak.

http://www.ykai.net/index.php?view=article&id=89%3Aperdagangan-anak&option=com_content&Itemid=121

http://publikasi.umy.ac.id/index.php/hi/article/viewFile/3067/1780

http://www.indosiar.com/ragam/pencegahan-trafiking-anak-apa-mengapa-dan-bagaimana_47681.html

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, 2008. Buku Pegangan Pemberantasan Perdagangan Orang

 

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s