Pertanggungjawaban Pelaku kelompok


BAB 21

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU KELOMPOK

Struktur-struktur masyarakat modern pada dasarnya berbeda dengan struktur masyarakat sebelumnya. Selain pelaku orang, ada ciptaan yang baru berkembang, pelaku kelompok modern yang bertindak dan dipengaruhi, mengejar kepentingan, dan mengontrol peristiwa. Jika masyarakat baru ini dilihat dari sudut pandang naif, sejumlah persoalan muncul untuk pertama kalinya. salah satunya berhubungan dengan pertanggungjawaban terhadap pelaku-pelaku lainn di masyarakat.

Persoalan tersebut datang dari ketiga sumber diantaranya yang pertama, cara yang membangkitkan rasa tanggungjawab pelaku orang terhadap pelaku lain mungkin tidak dimiliki oleh ciptaan-ciptaan baru ini. Kedua, terletak pada fakta bahwa pelaku kelompok itu banyak yang ukurannya sangat besar dan berpengaruh. Ketiga, sebuah pelaku kelompok, sesuai definisinya, bukanlah pelaku orang. Jadi, kendati dapat dikatakan bahwa seseorang yang mengurus kepentingannya sendiri setidak-tidaknya bertanggungjawab atas dirinya sendiri, pernyataan serupa tidak bisa digunakan untuk membenarkan segala tindakan sebuah pelaku kelompok.

Tindakan Bertanggung Jawab dari Pelaku Orang

Bagaimana cara mengontrol tindakan orang agar tidak sama sekali tidak bertanggungjawab dan melalaikan kepentingan orang-orang lain? Pernyataan ini penting bagi pelaku orang, walaupun konsepsi tentang apa sesungguhnya pelaku bertanggungjawab itu belum pasti. konsepsi untuk itu berbeda-beda setiap anggota masyarakat. secara umum tentu, perilaku bertanggungjawab dapat didefinisikan sebagai perilaku yang memikiran kepentingan dan hak orang lain. tindakan yang diharapkan seseorang pelaku akan memberi sedikit keuntungan baginya, jelas akan lebih baik bagi semua orang kalau tindakan-tindakan tersebut tidak dilakukan.

Upaya untuk menegakan kontrolatas perilaku pelaku orang yang merupakan salah satu komponen sosialisasi. Disamping itu, pentingnya sanksi-sanksi informal dan hukum kriminal sebagai alat kontrol sosial pelaku orang menegaskan pentingnya mekanisme kontrol sosial berkelanjutan sepanjang usia dewasa, melebihi masa sosialisasi anak-anak.

Keuntungan utama sosialisasi diatas sanksi-sanksi eksternal ialah bahwa setelah perubahan internal berlangsung, kepentingan atau hak orang lain pasti dipertimbangkan, walaupun saat tidak ada orang lain yang bisa mengawasi tindakan. Hasilnya, tidak perlu lagi penguatan perilaku tanggungjawab, yang mungkin memeras tenaga, menghabiskan waktu, atau menuntut pengorbanan; hak dan kepentingan orang lain pasti dihormati, walaupun dalam situasi-situasi saat penguatan mustahil atau sukar dilakukan. Sanksi-sanksi eksternal yang menjadikan tindakan orang bertanggungjawab itu berkisar dari sanksi-sanksi informal, seperti pernyataan tidak setuju yang ringan atau boikot, hingga sanksi-sanksi hukum karena melanggar hukum atau peraturan.

Ketika rasa tanggungjawab seseorang terhadap orang-orang lain tidak terlalu berbeda, konflik bisa saja terjadi karena suatu tindakan yang bertanggungjawab terhadap salah satu pihak ternyata merugikan kepentingan pihak lainnya. Contohnya, anak-anak yang sedang tumbuh menghadapi konflik seperti itu antara tanggungjawab terhadap keluarga dengan tanggungjawab terhadap teman.

 Maka salah satu cara untuk memahami bagaimana menuntun tindakan korporasi ke arah yang bertanggungjawab ialah dengan memperoleh sedikit wawasan terkait bagaimana cara masyarakat menangani pelaku orang. Namun terlebih dahulu ada baiknya diperhatikan bahwa kontrol sosial terhadap tindakan pelaku orang jauh dari sukses universal.

Tindakan langsung tampak pranata apa dimasyarakat yang setara dengan pranata sosialisasi dan norma sosial yang menjadi batasan pada tindakan individu dan menuntun tindakan tersebut ke arah yang bertanggungjawab. sistem hukum tentu saja membatasi tindakan pelaku orang maupun pelaku kelompok, tetapi tidak ada persamaan yang jelas untuk sosialisasi masa kanak-kanak dan norma-norma sosial informal.

Cikal Bakal Sosial Pertanggungjawaban Korporasi

Hubungan antara pelaku orang dan pelaku kelompok dapat diperjelas dengan mempertimbangkan cikal bakal pelaku kelompok modern yang tidak punya hubungan hakiki dengan pelaku orang ini.

Ketika konsep korporasi sebagai pelaku dengan segenap kemandiriannya sendiri mulai diakui dalam common law, persoalan pertanggungjawaban korporasi menjadi semakin rumit dan sulit daripada sebelumnya ketika bentuk pelaku-pelaku kelompok masih sederhana. Setelah lepas dari keluarga, korporasi menjadi mandiiri, dan gagasan pertanggungjawaban individu pelaku orang terpisahkan pula dengan gagasan pertanggujawaban korporasi.

Perubahan-Perubahan Internal dan Pertanggungjawaban Korporasi

Berkurangnya dan terbatasnya mekanisme yang tersedia bagi korporasi guna menumbuhkan pertanggungjawaban sosial memunculkan pertanyaan, yaitu, sarana lain apa yang tersedia untuk membangkitkan perilaku korporasi yang bertanggungjawab. Ada baiknya diingat kembali masalah-masalah serupa bagi pelaku orang, serta sarana-sarana yang telah berkembang untuk mengatasi masalah-masalah itu.

Ada persamaan umum yang dapat ditarik antara korporasi dan pelaku orang. Perubahan-perubahan internal pada sebuah korporasi analog dengan sosialisasi pelaku orang. Hukum dan peraturan pemerintah yang wajib ditaati korporasi dibawah ancaman hukuman analog dengan norma dan hukum disertai sanksi formal dan informal yang memberikan kontrol eksternal pada pelaku orang. Namun, kisaran perubahan internal dan batasan eksternal yang dialami korporasi jauh lebih luas ketimbang pelaku orang, sebab kisaran struktur dan fungsi organisasinya jauh lebih luas. Batasan eksternal berbentuk hukum pengatur dan putusan-putusan pengadilan yang menegakan dan melaksanakan hukum itu digunakan secara luas oleh pemerintah, dengan hiruk pikuk aktivitas yang patut menjadi perhatian pada 1960-an dan 1970-an. Pendekatan yang lebih halus adalah perubahanperubahan internal yang dengan sendirinya menumbuhkan perilaku yang lebih bertanggungjawab, tetapi pendekatan ini belum pernah dipelajari secara lengkap.

Apa Itu Pertanggungjawaban Sosial?

Sebelum membicarakan potensi perubahan-perubahan internal di dalam korporasi, ada baiknya ditanyakan lebih dulu apa yang sesungguhnya dinamakan pertanggungjawaban sosial ittu. Jawabannya terletak pada jenis-jenis relasi yang dimiliki pelaku kelompok dengan lingkungannya dan kepentingan-kepentingan pihak lain pada relasi-relasi itu. Seperti pada pelaku orang, pertanggungjawaban terhadap seperangkat kepentingan yang lain.

Setiap korporasi yang bertindak secara efektif pasti bertindak guna memenuhi beberapa perangkat kepentingan, yang mungkin merupakan campuran. Dalam pelaksanaannya, persoalan pertanggungjawaban korporasi berhubungan dengan persoalan cara untuk mengubah campuran. Biasanya dengan membuat perubahan yangsemakin menjauhi pemenuhan kepentingan korporasi sendiri dan semakin mendekati pemenuhan satu dari empat perangkat kepentingan lain diatas atau lebih, kepentingan karyawan, kepentingan konsumen, kepentingan investor, ataukah kepentingan lingkungan. Namun, banyak dan ragamnya kepentingan, didalam setiap perangkat maupun antar perangkat, menyiratkan bahwa masalahnya tidaklah sederhana, bahkan secara konseptual pun; tidak ada kelompok tunggal yang korporasi dapat melaksanakan pertanggungjawaban sosial terhadapnya, dan secara bersamaan memenuhi kepentingan semua pihak yang dipengaruhi oleh tindakan-tindakannya.

Siapakah Yang Internal Bagi Korporasi?

Kesulitan konseptual yang terkait dalam mempertimbangkan kemungkinan perubahan-perubahan yang internal bagi korporasi itu adalah kesulitan dalam menentukan siapa yang internal bagi korporasi. Pertanggungjawaban pelaku kepada kepentingan pelaku-pelaku lain yang berinteraksi dengannya harus dilihat dalam hubungannya dengan kepentingan pelaku itu sendiri. Terhadap kepentingannyalah tindakan-tindakan pelaku itu bersifat responsif. Bagi pelaku kelompok, bukan hal mudah menentukan apa saja kepentingan itu.

Pandangan klasik tentang korporasi ialah sebagai pemilik modal yang membeli input-input faktor seperti bahan mentah, tenaga kerja, dan peralatan pengolahan, mengorganisir integrasi input-input faktor itu sebaik-baiknya sampai menghasilkan produk akhir, lalu menjual produk itu kepada konsumen. Berdasarkan konsepsi ini, lingkungan dalam korporasi adalah kelompok pemilik pengelola itu.

Perubahan Pada Struktur Pengelolaan: Perwakilan Pekerja

Salah satu tipe perubahan pada struktur pengelolaan korporasi adalah perwakilan pekerja didalam dewan direktur. Perwakilan pekerja adalah bagian dari gerakan memperluas kisaran kepentingan yang direspons dewan direktur dan korporasi yang dipimpinnya.

Kodeterminasi menjadikan korporasi-korporasi Jerman lebih demokratis, artinya, lebih bertanggungjawab dan responsif terhadap kepentingan karyawan. Korporasi bisa saja kurang responsif terhadap kepentingan pemegang saham dalam meningkatkan penembalian ekonomis perusahaan sekaligus kurang responsif terhadap kepentingan konsumen pada harga murah. Perusahaan bisa saja menjadi tidak kompetitif dan bangkrut. Namun kalau wakil-wakil karyawan bertindak secara rasional demi kepentingan konstituen-konstituen mereka, pengaruh utamanya ialah meningkatnya fraksi pendapatan korporasi yang akan menjadi milik pekerja, dengan mengorbankan pihak pemegang saham.

Perubahan Pada Struktur Pengelolaan: Perwakilan Kepentingan Eksternal

MEMATUHI ATURAN PERMAIANAN

Jenis pertama perwakilan kepentingan eksternal yang dirancang guna memastikan bahwa korporasi menaati segenap isi dan semangat hukum. Perwakilan tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan pelaku-pelaku di masyarakat yang terkena akibat dari tindakan korporasi: karyawan, investor, konsumen dan lingkungan. Maksudnya bukan menjadikan korporasi bersifat dermawan atau suka memberi, tetapi untuk memastikan bahwa korporasi tidak melanggar hukum sehingga merugikan kepentingn pihak lain. Pelanggaran seperti itu biasanya terjadi saat tindakan sebuah korporasi tidak bisa diperiksa oleh pihak luar, membuka peluang untuk melakukan kegiatan yang secara ilegal merugikan kepentingan orang lain. Ada contoh pelanggaran seperti itu untuk setiap jenis transaksi yang melibatkan pelaku kelompok; tidak jelas, apakah pelanggaran seperti itu dapat dicegah dengan perwakilan pihak luar di dalam dewan korporasi.

Contoh pelanggaran yang paling sering adalah pelanggaran yang merugikan kepentingan-kepentingan yang hendak dilindungi oleh hukum penyingkapan (disclosure). Yang paling utama adalah perdagangan orang dalam (insider trading) oleh orang-orang lain yang dekat dengan mereka, dan kepentingan-kepentingan yang dilindungi hukum itu adalah kepentingan para pemegang saham lainnya. Ada pula contoh ketika kepentingan utama yang terpengaruh adalah kepentingan konsumen. Ketika kepentingan utama dirugikan adalah kepentingan lingkungan. dan yang terakhir adalah ketika kepentingan yang dirugikan adalah karyawan.

PERHATIAN KORPORASI TERHADAP KEPENTINGAN PIHAK-PIHAK DI LUAR KORPORASI

Korporasi yang berbasis keluarga kini sudah jarang ditemui, menginternalisasi kepentingan pihak-pihak lain melalui hubungan-hubungan keluarga itu dengan komunitas, tak ubahnya pelaku orang menginternalisasi kepentingan orang lain melalui sosialisasi.

Sosialisasi anak-anak merupakan proses yang membawa mereka untuk merenungkan kepentingan orang-orang lain, sehingga diri objek yang kepentingannya menjadi alasan bagi tindakan, sampai drajat tertentu memasukan kepentingan orang-orang lain itu. Tugas ini pada hakikatnya lebih sederhana bagi pelaku kelompok, sebab posisi-posisi yang menyusun struktur pelaku kelompokditempati oleh orang yangmempunyai kepentingan sendiri dan mempunyai kewajiban terhadap orang-orang lain diluar korporasi. Dengan demikian, menanamkan kepentingan-kepentingan yang sifatnya eksternal buat pelaku kelompok tampaknya secara hakiki lebih mudah ketimbang menanamkan kepentingan-kepentingan eksternal pada pelaku orang.

Perubahan-perubahan Internal Korporasi Yang Melibatkan Insentif Agen

Penertiban mundur oleh konsumen terhadap agen menangani sejenis pertanggungjawaban korporasi, pertanggungjawaban terhadap konsumen. Untuk barang dan jasa yang dipasarkan, hal ini sudah diselesaikan dengan struktur kompetisi pasar yang memberikan ganjaran secara finansial bagi korporasi-korporasi yang memuaskan konsumen. Pentingnya memasukan struktur ganjaran tambahan pada tingkat agen menjadi penting dalam dua kondisi berikut. kondisi pertama, jika korporasi itu besar; ukuran yang besar membuat insentif terpadu hirarki korporasi lebih penting bagi kebanyakan agen ketimbang insentif dari pasar. kondisi kedua terjadi saat pelaku kelompok tidak berada pada sebuah pasar, misalnya, untuk suatu instansi pemerintah. Dalam instansi seperti itulah boleh diharapkan akan dijumpai rendahnya perhatian terhadap kepentingan klien. Jadi, dalam instansi seperti itulah pengenalan penertiban mundur untuk agen oleh klien boleh jadi akan paling efektif dalam meningkatkan perhatian agen terhadap kepentingan klien.

Investasi Yang Bertanggungjawab Secara Sosial

Cara ketiga untuk menjadikan korporasi lebih bertanggungjawab secara sosial, selain perubahan dalam struktur pengelolaan dan perubahan pada struktur insentif untuk agen, ialah melalui perubahan pada investasinya. Walaupun dimaksudkan untuk membangkitkan pertanggungjawaban sosial dalam korporasi, cara ini kurang umum dibandingkan dua cara lainnya. Asas umum ialah bahwa dengan berinvestasi pada suatu aktivitas, sebuah korporasi beroleh manfaat dari aktivitas itu dengan dua cara: pertama, dengan menyediakan sarana untuk membantu mendukung aktivitas tersebut, dan kedua, dengan bertindak sedemikian rupa guna melindungi investasinya dengan cara meningkatkan pelaksanaan fungsi aktivitas tersebut. cntohnya bank dalam melindungi modal yang dipinjamkannya , menyediakan semacam manajerial yang dimaksudkan untuk mendukung keberhasilan perusahaan yangdiberinya pinjaman.

Undang-Undang Perpajakan dan Norma-Norma Sosial

Cara lain untuk membangkitkan pertanggungjawaban sosial pada pelaku-pelaku kelompok disamping perubahan-perubahan internal yang dibicarakan diatas ialah perubahan pada struktur ganjaran yang diadakan oleh lingkungan. Cara ini terutama dilakukan melalui perubahan pada undang-undang perpajakan.

Untuk pelaku kelompok adakah sesuatu yang analog dengan norma-norma sosial informal yang mendorong pelaku orang untuk bertindak dengan cara yang memikirkan kepentingan orang lain? Norma-norma ini tidak Cuma memberikan dukungan bagi tindakan-tindakan yang memberi manfaat bagi orang lain. Batasan-batasan hukum terhadap korporasi tidak berfungsii serupa, sebab hukuman hanya ditetapkan untuk tindakan yang dilarang. Tetapi, ada satu cara yang fungsinya boleh jadi analog dengan norma-norma sosial informal, yaitu, kebijakan perjakan. Untuk aktivitas yang tidak menjadi kepentingan pelaku kelompok, tetapi diselenggarakan secara luas demi kepentingan publik, dapat diberikan keringanan pajak. Dengan cara pendukungan seperti ini, aktivitas-aktivitas tersebut mulai menjadi kepentingan korporasi. Hal seperti ini sudah dilakukan dibanyak negara maju. Sumbangan-sumbangan untuk kegiatan amal mengurangi tanggujawab pajak sebuah korporasi itu sama dengan orang bersosialisasi yang telah didorong untuk memikirkan kepentingan orang lain.

kasus isu kontemporer

Sikap Lunak terhadap Lapindo

11 April 2012 kp2kknjateng Tinggalkan Komentar Go to comments

SELASA, 10 APRIL 2012

EDITORIAL KORAN TEMPO

Seharusnya pemerintah bersikap tegas terhadap PT Minarak Lapindo Jaya. Perusahaan ini belum juga merampungkan pembayaran ganti rugi terhadap korban semburan lumpur Lapindo. Padahal beban perusahaan ini jauh lebih ringan dibanding negara.

Lumpur yang mulai menyembur enam tahun lalu itu telah membuat ribuan orang kehilangan tempat tinggal atau tempat usaha. Kegiatan ekonomi masyarakat setempat juga terganggu lumpur yang meluap dari sumur minyak yang dibor oleh Lapindo Brantas Inc, perusahaan milik keluarga Bakrie. Kini masih terdapat 600 berkas sertifikat tanah milik warga yang belum diganti rugi. Nilainya mencapai Rp 900 miliar. Inilah yang membuat penduduk setempat marah dan beberapa waktu lalu melakukan unjuk rasa dengan menutup Jalan Raya Porong.

Ketidakseriusan pihak Bakrie menangani Lapindo ini menimbulkan pertanyaan besar. Bisnisnya tidak sedang dililit resesi. Bahkan Aburizal Bakrie, yang juga Ketua Umum Golkar, kini tampak sibuk menyiapkan diri untuk maju sebagai calon presiden pada 2014. Urusan Lapindo justru akan menghambat ambisi ini bila tak segera diselesaikan. Apalagi beban Lapindo sebetulnya jauh lebih kecil dibanding negara.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007, negara merogoh kocek Rp 27,4 triliun untuk bencana lumpur ini. Bandingkan dengan Lapindo yang cuma mengeluarkan Rp 3,4 triliun. Negara menanggung biaya sosial daerah-daerah di luar peta terdampak atau kawasan yang kena dampak langsung lumpur. Adapun Lapindo hanya menanggung ganti rugi untuk warga desa yang terendam lumpur.

Tak hanya diatur dalam peraturan presiden, duit untuk penanganan lumpur Lapindo itu juga dimasukkan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam UU APBN Perubahan 2012 pun masalah ini dicantumkan secara jelas. Inilah yang kemudian mengundang spekulasi kurang sedap. Ada yang menganggap anggaran penanganan korban lumpur Lapindo itu sebagai barter atas dukungan Partai Golkar terhadap usul pemerintah mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak.

Spekulasi seperti itu sebetulnya kurang logis karena bukan kali ini saja penanganan lumpur Lapindo di luar peta terdampak masuk dalam APBN. Hanya, sebagian publik tetap mempertanyakan besarnya tanggung jawab negara dalam urusan ini. Apalagi banyak ahli geologi yang berpendapat lumpur Lapindo bukanlah bencana alam, melainkan akibat kelalaian manusia. Ini semua menimbulkan kesan pemerintah terlalu lunak, bahkan “baik hati”, terhadap Bakrie.

Lunaknya sikap itu juga terlihat dari tidak adanya reaksi pemerintah terhadap PT Minarak Lapindo yang belum melunasi janji. Kenapa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak segera bertindak? Dulu, pada Desember 2008, saat perusahaan Bakrie itu ingkar janji, Presiden langsung memanggil Nirwan Bakrie, pengendali kelompok usaha ini. Lapindo akhirnya mencicil kewajibannya.

Tindakan seperti itu seharusnya dilakukan lagi bila pemerintah mempedulikan nasib para korban lumpur Lapindo.

Sumber : http://koran.tempo.co/konten/2012/04/10/270508/Sikap-Lunak-terhadap-Lapindo

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s