Kejahatan Konsumen


BAB I

PENDAHULUAN

  1. A.    Latar Belakang

Manusia mempunyai kebutuhan yang beragam seiring dengan peningkatan kesejahteraanya. Beberapa kebutuhan manusia antara lain, kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder.

Namun, dalam memenuhi ini, masyarakat (konsumen) harus lebih berhati-hati dalam memilih produk yang aman. Apalagi pada era yang serba canggih ini, para produsen sering berlaku curang kepada konsumen demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya serta pelaku usaha seringkali mengenyampingkan hak-hak konsumen.

Konsumen mesti dilindungi karena acapkali konsumen terjepit dalam lalu lintas perdagangan sehari-hari tanpa suatu upaya hukum yang memadai. Undang-undang memberikan hak-hak tertentu kepada konsumen yang apabila hak tersebut dilanggar, berpotensial untuk terjadinya kejahatan konsumen. Seperti yang diatur Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur tentang Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha yakni “Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Adanya undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha. Undang Undang Perlindungan Konsumen justru bisa mendorong iklim usaha yang sehat serta mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan yang ada dengan menyediakan barang/jasa yang berkualitas.

Para produsen harus memperlakukan konsumen dengan baik dan tidak boleh berkolusi dengan produsen lain, bukan sebaliknya berupa the competitors are our friends and the customers are out enemies (Para pesaing kita adalah teman kita, sedangkan para pelanggan adalah musuh kita).

Realitas di atas menunjukkan bahwa masalah perlindungan konsumen adalah masalah yang sangat serius. Akan tetapi, masalah-masalah tersebut baru dipersoalkan ketika ramai dibahas dalam pemberitaan di berbagai media. Pada saat mulai sepi dari pemberitaan, masalah-masalah ini seakan luput dari perhatian masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak yang berhubungan dengan perlindungan konsumen.

  1. B.     Rumusan Masalah
    1. Apa yang dimaksud dengan Kejahatan Konsumen?
    2. Apa yang dimaksud dengan Persaingan curang?
    3. Bagaimana cara untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan konsumen?
    4. Bagaimana peran serta pemerintah dalam menanggulangi kejahatan konsumen dan persaingan curang?
    5. C.    Tujuan
      1. Untuk mengetahui pengertian kejahatan konsumen.
      2. Untuk mengetahui pengertian persaingan curang.
      3. Untuk mengetahui cara bagaimana mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan konsumen.
      4. Untuk mengetahui peran serta pemerintah dalam menanggulangi kejahatan konsumen dan persaingan curang.
      5. D.    Manfaat

Manfaat pembahasan tentang kejahatan konsumen dan persaingan curang yaitu untuk memberikan informasi kepada konsumen mengenai produk yang aman untuk dikonsumsi serta agar konsumen waspada dan terhindar dari kejahatan yang dilakukan produsen ini.

BAB II

PEMBAHASAN

 

  1. A.    Pengertian Kejahatan Konsumen

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Kejahatan konsumen adalah suatu jenis kejahatan, kebanyakannya merupakan white collar crime, yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dengan sengaja atau tidak sengaja, tindakan dimana bertentangan dengan hukum pidana sehingga diancam dengan hukuman pidana, dan dapat merugikan materil dan immateril kepada para konsumen sebagai pemakai akhir dari suatu produk, yang melibatkan baik produk barang ataupun produk jasa, termasuk kerusakan dari produk itu sendiri maupun cara memproduksi, menjual, memasarkan, mengiklankan, atau menyusun kontrak terhadap produk tersebut, kejahatan mana dilakukan oleh pihak produsen, pemasok, distributor, agen, penjual eceran, atau pihak-pihak lain, dan sebagainya.

Menurut Hans W. Micklitz ( Celina tri siwi kristiyanti, 2009:34 ), seorang ahli hukum konsumen dari Jerman, dalam ceramah di jakarta, 26-30 oktober 1998 membedakan konsumen berdasarkan hak ini. Ia menyatakan :

“Sebelum melangkah lebih detail dalam perlindungan konsumen, terlebih dulu harus ada persamaan persepsi tentang tipe konsumen yang akan mendapatkan perlindungan. Menurutnya, secara garis besar dapat dibedakan dua tipe konsumen, yaitu:

  1. Konsumen yang terinformasi (well-informed). Ciri-ciri konsumen yang terinformasi yakni:
    1. Memiliki tingkat pendidikan tertentu;
    2. Mempunyai sumber daya ekonomi yang cukup; sehingga dapat berperan dalam ekonomi pasar, dan
    3. Lancar berkomunikasi.

Dengan memiliki tiga potensi ini, konsumen mampu bertanggung jawab dan relatif tidak memerlukan perlindungan.

  1. Konsumen yang tidak terinformasi. Ciri-ciri konsumen yang tidak terinformasi, yaitu:
    1. Kurang pendidikan ;
    2. Termasuk kategori kelas menengah kebawah;
    3. Tidak lancar berkomunikasih

Konsumen jenis ini perlu dilindungi, dan khususnya menjadi tanggung jawab Negara untuk memberikan perlindungan.”

  1. B.     Pengertian Persaingan Curang

Kejahatan persaingan curang adalah jenis kegiatan white collar crime dalam bidang bisnis dan perdagangan, yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dengan sengaja atau tidak sengaja, tindakan mana bertentangan dengan hukum pidana sehingga diancam dengan hukuman pidana, dan dapat merugikan materil dan immateril kepada para pesaing bisnis dan atau masyarakat, perbuatan mana dilakukan oleh pelakunya untuk mencari keuntungan bisnis atau mendapatkan, meneruskan, atau memperluas bisnis dan atau perusahaan miliknya atau milik orang lain.

Menurut Undang – undang nomor 5 tahun 1999 yang dimaksud dengan persaingan tidak sehat adalah persaingan yang terjadi antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran yang dilakukan dengan cara – cara yang tidak jujur, merugikan pihak lain dan atau melanggar peraturan yang berlaku.

Undang–undang No.5 tahun 1999 tentang Praktik Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengartikan monopoli sebagai penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Dampak dari praktik monopoli ini adalah adanya praktik persaingan tidak sehat (unfair competition) yang merugikan kepentingan konsumen.

Jika monopoli itu diberikan kepada perusahaan yang tidak berorentasi pada kepentingan konsumen, akhirnya konsumen didikte, suka maupun tidak suka untuk mengkonsumsi barang atau jasa itu tanpa ada pilihan lain.

Dalam keadaan seperti itu pelaku usaha dapat secara sepihak mempermainkan mutu barang dan harga jual.

  1. C.    Cara untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan konsumen.

Untuk melindungi kepentingan konsumen di Indonesia, maka dibuatlah UU No 8 tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan harkat dan martabat konsumen yang pada gilirannya akan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.

Pasal 5 UU No 8 tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen , Kewajiban konsumen adalah:

  1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
  2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
  3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati;

Pasal 4 UU No 8 tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen, Hak konsumen adalah :

  1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

Barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan dipasarkan oleh pelaku usaha beresiko sangat tinggi terhadap keamanan konsumen, Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan/atau jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani dan rohani. Pemerintah selayaknya mengadakan pengawasan secara ketat. Hal ini dapat memberikan salah satu jaminan keamanan bagi konsumen.

  1. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi sertaserta jaminan yang dijanjikan;

Dalam mengonsumsi suatu produk, konsumen berhak menentukan pilihannya. Ia tidak boleh mendapatkan tekanan dari pihak luar sehingga ia tidak bebas membeli. Hak untuk memilih ini erat kaitannya dengan situasi pasar. Jika seseorang atau suatu golongan diberi hak monopoli untuk memproduksi dan memasarkan barang atau jasa, maka besar kemungkinan konsumen kehilangan hak untuk memilih produk yang satu dengan produk yang lain.

  1. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar.Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa. Informasi ini dapat disampaikan dengan berbagai cara, seperti lisan kepada konsumen, melalui iklan di berbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan produk kemasan ( barang ).

  1. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

Hak yang erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan informasi adalah hak untuk didengar.Ini disebabkan karena informasi yang diberikan oleh pihak yang berkepentingan atau berkompeten sering tidak cukup memuaskan konsumen.Untuk itu konsumen berhak mengajukan permintaan informasi lebih lanjut.

  1. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

Dampak negatif dari peredaran barang dan jasa mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang. Keadaan tersebut menjadikan kedudukan pihak konsumen menjadi lemah dibandingkan pelaku usaha.Oleh karenanya pihak konsumen yang dipandang lebih lemah secara hukum perlu mendapatkan perlindungan lebih besar dibandingkan pelaku usaha.

  1. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;

Masalah perlindungan konsumen di Indonesia termasuk masalah yang baru.Oleh karena itu wajar bila masih banyak konsumen yang belum menyadari hak-haknya. Kesadaran akan hak tidak dapat dipungkiri sejalan dengan kesadaran hukum. Makin tinggi tingkatan kesadaran hukum masyarakat, makin tinggi penghormatannya pada hak-hak dirinya dan orang lain. Upaya pendidikan konsumen tidak selalu melewati jenjang pendidikan formal, tetapi dapat melewati media massa dan kegiatan lembaga swadaya masyarakat.

  1. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

Dalam mendapatkan barang dan/atau jasa yang diinginkannya, konsumen berhak diperlakukan atau mendapatkan pelayanan secara benar dan jujur dari produsen tanpa adanya tindakan diskriminatif. Hal ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar sehingga konsumen tidak merasa dirugikan.

  1. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian
  2.  atau tidak sebagaimana mestinya;

Jika konsumen merasakan, kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya tidak sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya.Ia berhak mendapatkan ganti kerugian itu tentu saja harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas kesepakatan masing-masing pihak.

  1. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

Untuk menjamin bahwa suatu barang dan/atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman maupun tidak membahayakan konsumen penggunanya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan atau/jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan adil, kompensasi sampai ganti rugi.

Salah satu cara untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan konsumen adalah dengan memberdayakan :

  1. Badan penyelesaian perselisihan konsumen.
  2. Badan perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
  3. Lembaga perlindungan konsumen resmi dari pemerintah.
  4. Pembentukan ombudsman konsumen.
  5. Pemboikotan produk.
  1. D.    Peran serta pemerintah dalam menanggulangi kejahatan konsumen dan persaingan curang.

Upaya pemerintah untuk melindungi konsumen dari produk yang merugikan dapat dilaksanakan dengan cara mengatur, mengawasi, serta mengendalikan produksi, distribusi, dan peredaran produk sehingga konsumen tidak dirugikan, baik kesehatan maupun keuangannya.

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan kebijaksanaan yang akan dilaksanakan, maka langkah-langkah yang dapat ditempuh pemerintah adalah:

  1. Registrasi dan penilaian.
  2. Pengawasan produksi.
  3. Pengawasan distribusi.
  4. Pembinaan dan pengembangan usaha.
  5. Peningkatan dan pengembangan prasarana dan tenaga.
  6. Pembinaan dan pengembangan usaha.
  7. Peningkatan dan pengembangan prasarana dan tenaga.

Peranan pemerintah dapat dikategorikan sebagai peranan yang berdampak jangka panjang sehingga perlu dilakukan secara kontinu memberikan penerangan, penyuluhan, dan pendidikan bagi semua pihak. Sehingga tercipta lingkungan berusaha yang sehat dan berkembangnya pengusaha yang bertanggung jawab. Dalam jangka pendek pemerintah dapat menyelesaikan secara langsung dan cepat masalah-masalah yang timbul.

Peran pemerintah sebagai pemegang kebijakan sangat penting. Tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen dimaksudkan untuk memberdayakan konsumen agar mendapatkan hak-haknya. Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa: “Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha”.

Dalam hal ini pemerintah membentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Badan POM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Fungsi dan tugas badan ini menyerupai fungsi dan tugas Food and Drug Administration (FDA) di Amerika Serikat.

Fungsi Badan POM berfungsi antara lain:

  1. Pengaturan, regulasi, dan standardisasi
  2. Lisensi dan sertifikasi industri di bidang farmasi berdasarkan Cara-cara Produksi yang Baik
  3. Evaluasi produk sebelum diizinkan beredar
  4. Post marketing vigilance termasuk sampling dan pengujian laboratorium, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, penyidikan dan penegakan hukum.
  5. Pre-audit dan pasca-audit iklan dan promosi produk
  6. Riset terhadap pelaksanaan kebijakan pengawasan obat dan makanan;
  7. Komunikasi, informasi dan edukasi publik termasuk peringatan publik.
  1. E.     CONTOH KASUS

BAGI sebagian orang, makan di kaki lima sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Selain harganya relatif murah, orang biasanya memilih makan di kaki lima karena lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Namun, amankah makanan yang dijajakan di kaki lima?

Coba Anda tengok pada jam istirahat kerja. Warung-warung kaki lima yang berada tak jauh dari perkantoran selalu ramai diserbu pembeli. Di bangku atau kursi yang disediakan seadanya, para pekerja berdesak-desakan di bawah tenda yang panas. Pada malam hari, warung kaki lima juga ramai diserbu pembeli.

Namun, sayang, meski banyak peminat, kebersihan dan keamanan makanan yang dijual di kaki lima masih diragukan. Dosen pada Departemen Gizi Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor, Eddy Setyo Mudjajanto, mengatakan, faktor kebersihan dan keamanan makanan memang sering diabaikan pedagang makanan di kaki lima.

Menurut Eddy, hal ini disebabkan kurangnya edukasi kepada pedagang serta minimnya fasilitas kebersihan, seperti air bersih di lokasi berjualan.

Sebagai contoh, sebagian besar penjual makanan di kaki lima mencuci peralatan makan/minum dengan air seadanya. ”Piring gelas hanya dicelup-celup, disabuni, lalu dicelup lagi. Airnya saja jarang diganti,” kata Eddy. Ia menambahkan, idealnya, peralatan makan/minum dicuci dengan air mengalir agar kotoran dan kuman tidak menempel pada peralatan makan/minum.

Kondisi semacam ini menuntut ketelitian dan kehati-hatian pembeli bila tetap ingin makan di kaki lima. ”Cara paling mudah memilih makanan yang bersih di kaki lima adalah memerhatikan kebersihan warung dan lingkungannya,” kata Eddy.

Perhatikan apakah warung itu berdekatan dengan selokan, tempat sampah, atau WC umum. Perhatikan pula apakah ada kecoak atau tikus di sekitar warung kaki lima. ”Kalau ada, berarti warung itu jorok. Kedua hewan itu senang berada di tempat kotor,” katanya.

Menurut Eddy, tidak ada salahnya menengok pula ”dapur” yang digunakan untuk memasak. Dapur yang bersih menandakan bahwa pedagang peduli terhadap kebersihan saat mengolah makanan.

Hal lain yang kerap diabaikan penjual makanan kaki lima adalah kebersihan tangan saat melayani pembeli. Sering kali pedagang dengan santainya meracik makanan menggunakan tangan, padahal tangan mereka baru saja memegang uang. ”Pedagang harus dididik menggunakan sarung tangan atau alat penjepit makanan,” tutur Eddy.

Tiren

Kebersihan tempat memang mudah ditengarai karena kasatmata. Lalu, bagaimana soal keamanan makanan yang dijual di kaki lima?

Eddy mengatakan, makanan di kaki lima tidak semuanya aman. Salah satu yang harus diwaspadai adalah pemakaian bahan baku yang tidak segar.

Menurut Eddy, di lapangan sering ditemukan penggunaan ayam ”tiren” (mati kemarin). Ayam tiren ini sebenarnya adalah bangkai karena ayam sudah mati sebelum dipotong.

Bagi orang awam, sulit membedakan daging ayam tiren dari daging ayam segar bila sudah diolah menjadi masakan. Menurut Eddy, untuk membedakan, konsumen bisa melihat bekas sayatan pada leher ayam yang dipotong.

Kalau sayatannya lebar, itu berarti ayamnya masih segar sebelum dipotong. Namun, bila bekas sayatannya sedikit sekali, sudah pasti ayam itu ”tiren”. ”Pada ayam yang masih hidup, kulit dan dagingnya lentur. Jadi, kalau dipotong, bekas sayatannya akan melebar,” kata Eddy.

Ada baiknya konsumen juga memilih warung kaki lima yang baru mengolah makanan setelah ada pesanan. Terutama untuk masakan yang menggunakan produk hewani.

Menurut Eddy, produk hewani peka terhadap pencemaran. Kandungan protein dan lemak dalam produk hewani cocok untuk pertumbuhan mikroorganisme, seperti salmonela. Karena itu, produk hewani sebaiknya diolah paling belakangan pada proses masak-memasak.

Cara ini dilakukan agar masakan dari produk hewani bisa langsung dimakan tanpa dibiarkan berlama-lama di udara terbuka. Setelah dimasak, produk hewani paling lama hanya awet selama empat jam. Selebihnya, produk itu berisiko tercemar mikroorganisme.

Bahan kimia berbahaya juga sering ditemukan pada makanan kaki lima, antara lain formalin, boraks, pewarna merah Rhodamin B, dan pewarna kuning Metanil Yellow. Namun, penggunaan bahan kimia ini tidak hanya dilakukan oleh pedagang makanan jadi, tetapi juga oleh pedagang bahan makanan.

Boraks sebagai pengenyal makanan, misalnya, sering ditemukan pada bakso dan empek-empek. Sementara Rhodamin B ditemukan pada kerupuk, sirup, atau terasi. Metanil Yellow antara lain ditemukan pada manisan buah atau tahu.

Formalin sebagai pengawet antara lain ditemukan pada produk daging ayam. Jadi, konsumen sebaiknya benar-benar teliti sebelum makan di kaki lima. (Lusiana Indriasari)

Sumber :

KOMPAS Minggu, 13 Juli 2008 | 07:05 WIB

BULAN PUASA, WASPADAI MAKANAN KADALUARSA

Penulis : Sabrina Asril | Senin, 23 Juli 2012 | 16:21 WIB

KOMPAS/LASTI KURNIAIlustrasi : Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan inspeksi mendadak (sidak) produk makanan impor yang tidak memiliki izin beredar yang ditemukan di gudang penyimpanan Supermarket Total Buah Segar, Kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Rabu (18/7/2012). Ijin produk impor yang tertulis dalam kemasan adalah produk izin rumah tangga (PIRT) sementara seharusnya tertulis izin produk makanan luar (P-IML).

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepolisian Daerah Metro Jaya bersama dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mulai melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah tempat perbelanjaan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi maraknya makanan yang sudah kadaluarsa dan tidak memiliki izin BPOM beredar menjelang lebaran. Demikian diungkapkan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto, Senin (23/7/2012), di Mapolda Metro Jaya.

“Dalam menghadapi Lebaran, kami sudah melakukan kegiatan di lapangan bersama Kementerian Perdagangan dan BPOM melihat sejauh mana barang-barang yang dijual, apakah dipengaruhi oleh barang kadaluarsa atau banyak daging gelonggongan atau daging busuk masih dijual,” tutur Rikwanto.

Ia menjelaskan, tim dari Polda yang bergerak yakni unit Industri dan Perdagangan (Indag) Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Yang akan menjadi sasaran operasi ini, lanjutnya, adalah pasar-pasar dan mal, tempat menjual kebutuhan pokok.

Rikwanto menuturkan, pihak kepolisian bersama Kemendag dan BPOM sudah berhasil menyita barang-barang dan makanan impor dari luar negeri dan dalam negeri yang diketahui belum memiliki izin. “Ada merek-merek tertentu yang belum melalui Kemendag dan BPOM dan tidak ada label dari instansi tersebut dijual dan kami sita,” ucapnya.

Menurut Rikwanto, barang-barang yang tidak memiliki izin kebanyakan adalah hasil impor dari China. “Namun, kami juga memiliki negara-negara lain yang barangnya disita, tapi jumlahnya lebih sedikit dibandingkan China,” kata Rikwanto.

Editor :

Hertanto Soebijoto

Kronologi Kasus Prita Mulyasari

Kasus ini berawal dari tulisan Prita Mulyasari di internet tentang kualitas pelayanan RS Omni International yang dikirimkan lewat e-mail ke beberapa temannya. E-mail ini kemudian tersebar luas di internet sehingga menyebabkan RS Omni International merasa dirugikan, lalu melaporkan kasus ini ke pihak berwenang.

Selain didakwa secara pidana, Prita Mulyasari juga dituntut secara perdata oleh RS Omni International. Dalam kasus perdata, Prita Mulyasari sebagai pihak Tergugat, sedangkan untuk pihak Penggugat terdiri dari Penggugat I; pengelola RS Omni International, Penggugat II; Dokter yang merawat dan Penggugat III; Penanggung Jawab atas keluhan pelayanan Rumah Sakit.

Pokok materi dakwaan pidana dan gugatan perdata terkait atas tindakan Prita Mulyasari yang tidak cukup menyampaikan keluhan atas kualitas pelayanan RS Omni International dengan mengisi lembar ” Masukan dan Saran” yang telah disediakan oleh RS Omni International, tetapi juga mengirimkan e-mail tersebut ke customercare@banksinarmas.com dan teman-teman Prita Mulyasari. Akibatnya, para penggugat merasa tercemar nama baiknya dan merasa dirugikan.

BAB III

PENUTUP

  1. A.    Kesimpulan
    1. Kejahatan konsumen adalah suatu jenis kejahatan, kebanyakannya merupakan white collar crime, yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dengan sengaja atau tidak sengaja, tindakan dimana bertentangan dengan hukum pidana sehingga diancam dengan hukuman pidana, dan dapat merugikan materil dan immateril kepada para konsumen sebagai pemakai akhir dari suatu produk, yang melibatkan baik produk barang ataupun produk jasa, termasuk kerusakan dari produk itu sendiri maupun cara memproduksi, menjual, memasarkan, mengiklankan, atau menyusun kontrak terhadap produk tersebut, kejahatan mana dilakukan oleh pihak produsen, pemasok, distributor, agen, penjual eceran, atau pihak-pihak lain, dan sebagainya.
    2. Kejahatan persaingan curang adalah jenis kegiatan white collar crime dalam bidang bisnis dan perdagangan, yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dengan sengaja atau tidak sengaja, tindakan mana bertentangan dengan hukum pidana sehingga diancam dengan hukuman pidana, dan dapat merugikan materil dan immateril kepada para pesaing bisnis dan atau masyarakat, perbuatan mana dilakukan oleh pelakunya untuk mencari keuntungan bisnis atau mendapatkan, meneruskan, atau memperluas bisnis dan atau perusahaan miliknya atau milik orang lain.
    3. Salah satu cara untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan konsumen adalah dengan memberdayakan :
      1. Badan penyelesaian perselisihan konsumen.
      2. Badan perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
      3. Lembaga perlindungan konsumen resmi dari pemerintah.
      4. Pembentukan ombudsman konsumen.
      5. Pemboikotan produk.
  2. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan kebijaksanaan yang akan dilaksanakan, maka langkah-langkah yang dapat ditempuh pemerintah adalah:
    1. Registrasi dan penilaian.
    2. Pengawasan produksi.
    3. Pengawasan distribusi.
    4. Pembinaan dan pengembangan usaha.
    5. Peningkatan dan pengembangan prasarana dan tenaga.
    6. Pembinaan dan pengembangan usaha.
    7. Peningkatan dan pengembangan prasarana dan tenaga.
  1. B.     Saran
    1. Hukum yang mengatur Perlindungan Konsumen harus lebih ditegakkan lagi.
    2. Sebagai konsumen harus menjadi konsumen yang cerdas.
    3. Hukum yang mengatur etika berdagang harus lebih ditegakkan lagi.
    4. Sebagai pedagang harus memenuhi kriteria pedagang yang baik.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s